Jokowi: Mau Murah Naik Metromini, Mau Pakai AC Naik BKTB

Oleh Andi Muttya Keteng

Posted: 05/02/2014 15:09

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Liputan6.com/Herman Zakharia)

Liputan6.com, Jakarta : Bus Kota Terintegrasi Busway (BKTB) jurusan Pantai Indah Kapuk-Monumen Nasional (Monas) mulai beroperasi. Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo meresmikan beroperasinya 18 unit BKTB di kawasan Waterboom Pantai Indah Kapuk (PIK), Jakarta Utara.

Bus itu akan melewati sejumlah halte seperti Pantai Mutiara, Gedong Panjang, Museum Fatahillah, Monas, dan Gambir. Jokowi mengimbau sopir Metromini atau angkutan lainnya tidak khawatir dengan kehadiran BKTB.

"BKTB ini tidak mungkin bertabrakan dengan Metromini karena pangsa pasarnya beda," ujarnya di kawasan Waterboom PIK, Jakarta Utara, Rabu (5/2/2014).
Selain itu, lanjut Jokowi, fasilitas dan pelayanannya juga berbeda. Begitu juga dengan tarif BKTB yang 2 kali lipat dari tarif Metromini. BKTB lebih ditujukan untuk warga kelas menengah atas, sehingga penumpang sendiri yang akan memilih menggunakan angkutan yang mana.
"Metromini Rp 3.000, BKTB Rp 6.000. Kalau mau murah naik Metromini, mau pakai AC naik BKTB," kata Jokowi.

Titik-titik pemberhentian BKTB 01 PIK-Monas ini di antarannya Fresh Market Pluit-Ruko Cordova-RS. PIK-Taman Suaka Margasatwa Angke-Jembatan Muara Angke-Green Bay-Pantai Mutiara-SMKN 54-Landmark-Pakin-Gedong Panjang-Museum Fatahillah-Kota-Harmoni-Monas-Balaikota-Gambir-Tugu Tani-Telkom.

Tarif tiket yang diterapkan untuk BKTB 01 adalah sebesar Rp 6.000 dan beroperasi selama 17 jam, dari pukul 05.00 WIB hingga 22.00 WIB. (Ado/Ism)

Lonjakan Penumpang Kereta, Polisi Yogya Siaga

TEMPO.CO, Yogyakarta - Kepolisian Kota Besar Kota Yogyakarta menurunkan ratusan personel untuk mengamankan lonjakan penumpang di pusat-pusat transportasi setelah hujan abu Gunung Kelud.

”Pihak kereta api dan terminal meminta kami menyiagakan personel karena mulai ada lonjakan penumpang signifikanakibat bencana abu Kelud ini,” kata Kepala Kepolisian Kota Besar Yogyakarta Ajun Komisaris Besar Polisi Slamet Santoso saat ditemui Tempo, Sabtu, 15 Februari 2014.

Slamet menambahkan, untuk Stasiun Tugu dan Lempuyangan, Yogyakarta, saat ini telah disiagakan masing-masing 30 orang di area stasiun. Sedangkan di Terminal Giwangan diturunkan 20 orang.

Dari laporan PT Kereta Api Indonesia kepada kepolisian per Jumat, 14 Februari 2014, lonjakan penumpang kereta setelah bencana abu Kelud ini naik mendekati 50 persen. “Ada 8.000 penumpang kereta dari rata-rata 5.000 penumpang tiap akhir pekan. Ini yang kami antisipasi, sisi keamanannya," kata dia.

Adapun mulai hari ini Terminal Induk Giwangan Yogyakarta terpantau mulai berangsur normal. “Sudah ada beberapa armada yang melayani pemberangkatan dari Yogya, tapi belum full semua,” kata petugas Terminal Giwangan, Kardiyono. Sejumlah armada yang melayani penumpang seperti bus-bus jurusan Yogya-Jawa Tengah. “Mungkin terminal juga masih dibersihkan dari abu,” kata Kardiyono.

Sedangkan Koordinator Paguyuban Bus Perkotaan Yogyakarta Benny Susanto menuturkan, mulai Sabtu ini, sejumlah armada sudah mulai melayani penumpang. “Tapi hanya 40 persen yang turun dari total 300 armada. Sebab, belum semua jalan bersih dan tak banyak penumpang juga seperti hari normal, hemat solar juga,” kata dia.

Sejumlah bus dalam kota yang melayani penumpang itu kebanyakan menghindari seputaran Malioboro. Meski patokan yang digunakan tetap jalur yang mengarah ke Malioboro, seperti jalur 4 A, 4 B, dan jalur 15. “Malioboro masih ditutup untuk pembersihan, jadi tidak kami lewati,” kata dia. 

How Are Agencies Making the Transportation System More Resilient?

Transportation authorities around the world are grappling with ways to deal with the effects of rising sea level and extreme weather events. These events are more frequent and intense, and often cause flooding and destruction of transportation infrastructure.
Two invited speakers at Volpe, The National Transportation Systems Center, provided valuable information for transportation professionals. Volpe's speaker series, Transportation System Resilience, Extreme Weather, and Climate Change brings together distinguished experts to discuss challenges, opportunities, and fresh approaches related to these pressing issues.

Dr. Klaus H. Jacob

Dr. Klaus H. Jacob, one of TIME Magazine’s People Who Mattered in 2012, spoke about his efforts to model the effects of a hypothetical coastal storm with a 100-year storm surge on New York City.
Hurricane Sandy, which struck the northeast in October 2012, was very similar to the storm Dr. Jacob modeled and caused nearly the same effects that he had predicted. As a result, New York public officials, aware of Dr. Jacob’s research, proactively shut down the subway system and erected barriers at some locations to mitigate some of the worst effects of flooding.
Dr. Jacob, a geophysicist and special research scientist at Columbia University, discussed his approach to modeling storm surge and transportation impacts, displaying many of the flood projection maps that were widely available in the popular media.
Key lessons learned from Dr. Jacob’s work are that it is possible to anticipate the effects of extreme weather events with a high level of fidelity, and through preparation, it is possible to mitigate some of the effects.
Dr. Jacob noted that officials within different transportation modes need to take into account sea level rise and climate change when developing strategic plans. His research indicates that sea level rise will accelerate by about six feet by the end of the century.
He argued that transportation systems need to be designed and retrofitted to be adaptively resilient. Until systems become adaptively resilient, robust operational emergency plans and temporary protection measures must be readied for use on very short notice.
“We cannot afford to do nothing,” Dr. Jacob said. He believes that the incurred economic losses resulting from future storms similar to Hurricane Sandy will be four to ten times greater than the costs of implementing transportation resiliency measures.

Multimoda Transportasi Menunggu Pemimpin Peduli

24 Januari 2014 10:08 WIB

Multimoda Transportasi Menunggu Pemimpin Peduli

INFOBISNIS-Untuk menyelesaikan masalah kemacetan di kota besar seperti Jakarta sekaligus meningkatkan daya saing logistik Indonesia, harus dengan membangun sistem multimoda transportasi. Kalau Indonesia masih terus mempertahankan singlemoda transportasi akan semakin tertinggal.

"Jakarta sekarang harus mengembangkan sistem angkutan multimoda. Apa yang dilakukan Jokowi sekarang bagus, tapi harus didukung semua pihak, terutama pimpinan diatasnya," ujar Ketua DPP Organisasi Pengusaha Angkutan Darat (Organda) Ekasari Lorena saat dihubungi di Jakarta, Kamis (23/1)m

Oleh karena itu, Eka minta masyarakat memilih pemimpin yang peduli terhadap angkutan umum dan dapat mengatasai persoalan kemacetan. "Pilih pemimpin yang peduli dan memihak pada transportasi umum yang baik. Bukan hanya sarana angkutannya seperti kendaraan, terminal, pelabuhan, stasiun dan lainnya. Tapi, kebijakan yang diambil juga berpihak sekaligus memberi contoh ke masyarakat," kata Eka.

Sebelumnya, Menhub EE Mangindaan mengatakan, Pemerintah bersama Pemda sudah mulai merintis pembangunan sistem multimoda transportasi. Pemprov DKI Jakarta sudah membangun MRI, KA Bandara Soetta juga sudah dimulai pembangunan fisiknya.

"Proyek-proyek serupa juga akan dilakukan di berbagai daerah di Indonesia. Dalam era otonomi daerah sekarang, harus ada sinergi karena ada peran dan tugas masing-masing. Dengan begitu, pembangunan multimoda transportasi itu bisa segera terwujud," kata Mangindaan.

Eka Sari juga mengatakan saat ini memang sudah tampak upaya pembangunan angkutan umum. "Tetapi pembangunan angkutan umum itu, karena orang sudah sangat menderita dengan kondisi transportasi," kata dia.

Salah satu kebijakan yang dia kritik adalah soal mobil murah atau low cost green car (LCGC) yang justru menimbulkan masalah baru seperti kemacetan.

Lebih parah lagi, katanya, untuk mendukung kebijakan itu pemerintah mengeluarkan tentang insentif pajak penjualan atas barang mewah bagi produksi mobil ramah lingkungan.

"Jangan lagi memilih pemimpin yang memberikan janji-janji surga, tetapi pemimpin yang terlihat nyata memberikan kepedulian terhadap angkutan umum," katanya.

Menurutnya selama ini belum terwujud komitmen bersama dalam membenahi kualitas angkutan umum yang dituangkan lewat suatu rencana aksi yang terprogram dan diimplementasikan secara terkoordinasi.*hel

Organda Rugi, Pemerintah Harus Segera Atasi Banjir

Kamis, 23 Januari 2014 08:39 WIB

Organda Rugi, Pemerintah Harus Segera Atasi Banjir

INFOBISNIS--Pemerintah harus segera mengambil tindakan konkrit untuk mengurangi dampak kerugian akibat banjir di berbagai daerah di Indonesia.

"Jika tidak kerugian dunia usaha termasuk anggota Organda semakin besar dan pada akhirnya masyarakat ikut menanggung derita," ujar Ketua Umum DPP Organda Ekasari Lorena Surbakti di Jakarta, Rabu (22/1).

Menurutnya, kerugian pengusaha anggota Organda mencapai Rp15 miliar per hari, khususnya di jalur pantura Jawa Barat dan Jawa Tengah.

"Dengan asumsi setiap hari rata-rata ada 6.000 kendaraan melintas di pantura, baik angkutan barang atau penumpang. Setiap hari, biaya operasional mereka mencapai Rp2,5 juta, makanya akumulasi kerugian kita mencapai Rp15 miliar itu," kata Eka.

Jumlah itu, lanjut dia, akan terus bertambah jika banjir terus melanda dan transportasi darat macet atau terputus seperti sekarang. Kalau sudah begitu, dampaknya semakin buruk menimpa ekonomi nasional.

"Berangkat dari kasus banjir tahun ini dan tahun sebelumnya, pemerintah harus segera mengambil tindakan. Apa solusi yang terbaik dan perlu segera dilakukan," pinta Eka.

Kalau mau jujur, menurut dia, banjir merupakan kasus rutin setiap tahun. Sayang, antisipasi dan solusi pemerintah belum jelas terasa dampaknya.

"Kita minta pemerintah ambil langkah cepat, terpadu dan berkesinambungan untuk atasi banjir serta kembali menormalkan jalur distribusi barang dan jasa di masyarakat," tukas Eka.

Kasus kemacetan di panturan Jabar misalanya, yang terputus hanya sekitar 20 km. "Tapi dampaknya sangat berat, karena 70% arus barang dan penumpang di Indonesia melalui jalur itu. Semakin lama banjir dan kemacetan tidak teratasi, maka kerugian akan semakin besar," papar Eka.

Seperti diketahui, distribusi barang khususnya beras dari daerah produksi di Jabar dan Jateng ke Pasar Induk Cipinang pasti terganggu. Kasus serupa juga mempengaruhi pasokan sapi potong dari Jabar dan Jateng ke Jakarta.

"Oleh karena itu, perlu langkah bersama mengatasi dampak banjir terlebih di jalur pantura. Dampaknya bisa merugikan secara ekonomi dan mengacaukan pasokan kebutuhan pokok di Jawa khususnya Jakarta," terang Eka.

Diakuinya, memang tak bisa mengatasi masalah banjir sendirian. Wakil Ketua DPD Organda DKI Jakarta Wawan Tarigan menambahkan, Pemerintah pusat dan daerah serta Organda harus turun bersama-sama.

"Dampak penyebab banjir dikurangi, sumbatan jalur distribusi di hilangkan. Dan yang mendesak dilakukan, amankan jalur distribusi dari semua bentuk pungli yang memberatkan dunia usaha itu," kata dia.

Wawan menambahkan, kerugian dari biaya operasi Rp2,5 juta sehari per kendaraan adalah skala minimal. "Realitanya bisa lebih besar dari angka itu. Jika macet terus berlanjut, konsumsi BBM tinggi dan biaya operasi juga bertambah. Sementara, penerimaan peusahaan justru berkurang bahkan hilang," aku Wawan.

Intinya baik Eka atau Wawan sepakat, perlu segera bersama dan perintah menjadi leadernya. "Jangan biarkan dunia usaha (Organda) menanggu rugi sendiri. Butuh kebersamaan untuk menyelesaikan masalah banjir dan dampak ikutannya," tegas Eka.*hel

Damri Tuding Pemerintah Ingkar Soal Pengadaan Bus Bandara Halim

Oleh Ilyas Istianur Praditya

Posted: 23/01/2014 17:19

TOPIK #Bandara Halim #Bus Damri

(antarafoto.com)

Liputan6.com, Jakarta : Manajemen Perum Damri kecewa dengan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) tepatnya Direktorat Jendral Perhubungan Darat terkait rencana tender dalam pengadaan transportasi bus ke Bandara Halim Perdakusuma.

"Saya dengar mau ditenderkan, tidak benar itu, ide dari kami kok malah mau ditenderkan. Yang mau tenderkan itu perhubungan darat, sedangkan di sana militer, akses ke sana jangan terlampau terbuka, apa tidak jadi terminal baru di sana, semua bus bisa masuk," ungkap Direktur Utama Perum Damri, Agus S Subrata saat ditemui di kantornya, Kamis (23/1/2014).
Penjajakan mengenai pengadaan sarana transportasi darat menuju Bandara Halim tersebut diungkapkan Agus sudah berjalan setidaknya dua tahun silam.
"Kemarin saya sudah tanyakan, padahal Pak Menteri Perhubungan sudah bicara kalau Damri siap, kok malah bawahnya begitu," ujar Agus.
Saat ini Damri mengaku tengah menyediakan setidaknya 44 bus berukuran medium dan mikro untuk melayani trayek menuju Bandara Halim yang rencananya akan melayani 19 trayek.
Namun mengingat dalam tahap pertama Bandara Halim baru mengoperasikan satu maskapai penerbangan yaitu Citilink, saat ini Damri baru beroperasi di tujuh trayek.
"Langsung operasi semua kan tidak mungkin, kalau kosong, rugi, kami juga harus persiapkan pengendapan bus di mana, sesuai atau tidak pengendapan dengan kebutuhan, jadi dari Halim ke Gambir, Halim ke Cengkareng, sampai dari Halim ke Bandung," pungkasnya.
Meski begitu Agus menilai, ke depan prospek bisnis transportasi darat menuju Bandara Halim Perdanakusuma akan berjalan sesuai rencananya mengingat semakin banyak maskapai penerbangan yang terbang dari bandara tersebut. (Yas/Ahm)

Terminal Lebak Bulus Ditutup, Karyawan PO Bus Sebut Jokowi Kejam

Rabu, 22 Januari 2014 | 20:43 WIB

KOMPAS.com/ROBERTUS BELARMINUS Karyawan perusahaan otobus berunjuk rasa dengan menutup jalan di depan Terminal Bus Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Senin (6/1/2014) pagi. Lalu lintas menjadi macet akibat penutupan ini.

 

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Koperasi Karyawan Bis Antarkota (Kowanbisata) Lebak Bulus Sumardi mengaku terkejut setelah mengetahui nahwa pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menutup Terminal Bus Antarkota Antarprovinsi Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Penutupan itu, kata Sumardi, dilakukan tanpa sepengetahuan perusahaan otobus (PO) antarkota antarprovinsi di sana.
Menurut Sumardi, Terminal Lebak Bulus merupakan satu-satunya terminal bus di Jakarta Selatan dan menempati lokasi yang strategis serta memadai banyak orang. "Saya enggak habis pikir, pemerintah, Pak Gubernur Jokowi kejam. Kami sakit hati di bawah kepemimpinan Jokowi," kata Sumardi sambil terisak menangis dalam diskusi Terminal Lebak Bulus oleh Dewan Transportasi Kota Jakarta, Rabu (22/1/2014).
Sumardi mempertanyakan surat keputusan maupun Instruksi Gubernur DKI atas penutupan terminal tersebut. Menurut dia, sebelum Terminal Lebak Bulus ditutup, Jokowi dan Dinas Perhubungan DKI Jakarta seharusnya berkomunikasi dengan perusahaan otobus di sana. Beberapa waktu lalu, Kowanbisata pernah datang ke Balaikota Jakarta untuk bertemu dengan Jokowi. Dari hasil pertemuan tersebut, Kowanbisata menerima rencana penutupan terminal asalkan Pemprov DKI memberikan solusi untuk mereka.
Namun, ternyata penutupan terminal dilakukan pada Sabtu (18/1/2014) dini hari dan tanpa sepengetahuan pengusaha bus. Kini Sumardi bersama sesama karyawan perusahaan bus sering "kucing-kucingan" dengan polisi dan petugas Dishub DKI. Bus-bus mereka sering mencari penumpang di pompa bensin dekat terminal. Namun, polisi merazia mereka dan menurunkan penumpang kembali.
"Penutupan ini perintah Gubernur atau Udar Pristono (Kepala Dishub DKI)? Makanya, saya bilang penutupan terminal ini cacat secara hukum, saya bisa tuntut Jokowi," kata Sumardi.
Sebelumnya, Kepala Dishub DKI Jakarta Udar Pristono mengklaim telah melakukan sosialisasi selama satu tahun tentang rencana tersebut. Pristono mengatakan, para pedagang di terminal itu akan dialihkan ke pasar terdekat. Adapun penjual tiket merupakan tanggung jawab perusahaan bus.
Bus-bus AKAP dialihkan ke Terminal Kalideres, Pulogadung dan Rambutan. Pengalihan dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan. Pristono mengatakan, pendekatan tersebut telah berhasil mengalihkan seratusan perusahaan bus AKAP. Dari awalnya 135 PO sekarang tinggal 15 PO yang masih bertahan.
"Sekarang kita lakukan penegakan hukum kepada bus-bus AKAP, agar tidak masuk ke dalam Terminal Lebak Bulus. Mereka diawasi dari Tol TB Simatupang, kalau melanggar kita tindak secara hukum," kata Pristono.

Pengusaha Transportasi Merugi Rp 15 Miliar Per Hari di Pantura

    Terjangan air bah di sepanjang pantai utara Jawa Barat, telah menoreh kerugian bagi pengusaha transportasi baik pengusaha angkutan bus maupun pengusaha angkutan barang. Pemerintah harus berbuat sesuatu sebab bila tidak maka kerugian lebih besar justru dialami masyarakat sebagai konsumen akhir.

    "Tiap hari setidaknya melintas. 6000 unit angkutan komersial di pantura Jawa. Akibat banjir di Pantura terjadi penambahan biaya operasional dengan perhitungan tambahan biaya Rp. 2,5 juta / kendaraan per hari. Atau total ada kerugian Rp. 15 miliar / hari. Ini baru hitungan sederhana penambahan hari operasional dengan catatan tidak ada masalah tambahan lainnya seperti mogok akibat banjir, atau kecelakaan," kata Ketua Umum DPP Organda Eka Sari Lorena, Rabu (22/1) di Jakarta. 

    Menurut Eka, bila banjir di pantura seperti tahun lalu, maka total kerugian selama dua minggu dapat menyebabkan kerugian sektor transportasi darat lebih dari Rp 50 miliar / harinya. "Dalam hal ini yang paling dirugikan adalah masyarakat  yang akan kesulitan menerima kebutuhan barang karena transportasi terhambat sehingga barang menjadi mahal," kata Eka.

    Eka mengingatkan, tingginya biaya logistik akibat bencana banjir pasti menyebabkan inflasi tinggi. "Rakyat pun menderita karena sulitnya melakukan kegiatan mobilisasi yang amat dibutuhkan dalam menopang perekonomian masyarakat," ujar dia. 

    Revitalisasi infrastruktur transportasi, kata Eka, dengan demikian penting untuk segera direalisasikan pada tahun 2014 ini. Revitalisasi juga harus mempertimbangkan perubahan iklim yang terjadi. 

    Akibat perubahan iklim, antara lain telah menyebabkan Indonesia makin sering mengalami banjir. Biasanya, banjir besar terjadi lima tahun sekali tetapi kini menjadi setahun sekali. 

    Laporan dari Asian Development Bank (ADB), kata Eka, telah mengingatkan kita bahwa wilayah Pasifik akan menghadapi kerugian ekonomi yang serius akibat perubahan iklim. 

    "Laporan itu ada benarnya. Tahun 2014, Pantura mengalami banjir sepanjang 20 kilometer, padahal 70 persen pergerakan barang dan orang di Indonesia terpusat di pantura sebagai urat nadi transportasi kita," ujar dia.  

    Ruas Pamanukan yang terendam banjir misalnya, merupakan arus lalu lintas utama perdagangan beras dari lumbung-lumbung padi di kabupaten-kabupaten di pantura Jawa menuju Pasar Induk Cipinang. Sapi potong juga dibawa dari sentra-sentra peternakan di Jawa Tengah menuju Jakarta melalui jalur pantura. 

    Eka berpendapat, kerugian akibat banjir dapat diminimalkan dan terbantu apabila disiapkan strategi transportasi tidak normal (irregularities) baik di Jakarta ataupun di kota-kota lainnya. Hal sederhana misalnya, ada informasi dini (early warning system) sehingga truk atau bus tahu kondisi banjir terkini sehingga tak terjebak macet selama puluhan kilometer selama berjam-jam. 

      "Masalahnya, negara kita masih mengadopsi Sistem Pemadam. Kebakaran yaitu jika ada masalah baru sibuk mencari solusinya. Belum ada rencana preventif untuk melindungi mobilisasi barang dan orang yang sangat krusial," ujar dia.

    Eka berpendapat, idealnya, pola transportasi disusun berdasarkan analisa berkala. Efisiensi dan kesuksesan dari pola transportasi juga harus senantiasa diukur. Tentu para pemangku kepentingan di Jakarta dan wilayah sekitarnya sebagai area pengalihan, harus ikut serta menyusun pola tersebut. Yang terpenting, penyusunan pola dan strategi trasnporatsi harus transparan. Bukan hanya sekedar masyarakat harus mendukung tapi juga ada pembelajaran bagi masyarakat.

    Pola dan strategi transportasi atau mobilitas, kata Eka, idealnya dimulai di rumah, depo kendaraan, atau terminal. Jadi saat ada kondisi darurat, akan mudah mengkondisikannya. Contohnya, kendaraan dari kawasan tertentu dapat menginformasikan agar jangan membanjiri Pusat Kota yang dalam kondisi darurat seperti dalam keadaan banjir atau ada unjuk rasa.

DPP ORGANDA

Rabu, 22 Januari 2014

PILIH PEMIMPIN YANG PEDULI ANGKUTAN UMUM

Tahun 2014 adalah tahun politik. Di tahun ini, kita akan ambil bagian menentukan perjalanan bangsa ini ke depan, setidaknya dalam lima tahun ke depan. Janganlah kita pasif atau memilih bersikap golput dalam pemilu. Justru, inilah saat kita berperan memperbaiki kehidupan kita.

Salah satu hal yang perlu diperbaiki adalah, menyangkut transportasi darat yang mempunyai peranan penting dalam perkembangan suatu Negara. Terlebih ironisnya, selama ini pemerintah kurang peka dalam menyikapi permasalahan mengenai transportasi darat. Pemerintah cenderung membuat kebijakan untuk mengatasi masalah dengan masalah. Salah satu contoh terkini adalah, kebijakan mobil murah yang justru dapat memperburuk kemacetan ketika transportasi massal tak terbangun.

Telah menjadi rahasia umum bahwa pembangunan transportasi darat di Indonesia dipengaruhi berbagai kepentingan. Inilah sisi politik dari kebijakan dalam pembangunan yang akhirnya sarat dengan konflik.

Pada akhirnya, dibutuhkan kejelian dari rakyat sebagai pemilih. Jangan pilih kucing dalam karung, di tahun 2014 ini, dalam pemilihan presiden maupun legislatif, kita harus mampu memilih pemimpin yang membuat hidup kita nyaman setidaknya dalam lima tahun mendatang. Pilih pemimpin yang mampu mengurai kemacetan, cobloslah pemimpin yang mampu menyubsidi tarif angkutan supaya murah.

Bagaimana memilih pemimpin yang pro-transportasi umum itu? Ya, amatilah.

Pernahkah Para Pejabat atau calon presiden mendatang naik Angkutan Umum? Kapan terakhir capres kita naik Angkutan Umum dan untuk kepentingan apa? Pertanyaan-pertanyaan itu seharusnya ditanyakan kepada Para Calon Pemimpin menjelang pemilu nanti. Jangan lagi memilih Pemimpin yang hanya memberikan janji-janji surga tapi Pemimpin yang terlihat nyata memberikan kepedulian terhadap Angkutan Umum. Pemerintah yang akan datang memang harus dapat menunjukkan kepeduliannya mengenai masalah angkutan umum dari berbagai sisi, yaitu dari sisi pengguna dan pemilik angkutan umum.

Jangan lagi terulang kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak konsisten. Di satu sisi, ketika resmi menaikkan harga BBM, pemerintah mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk berhemat mengonsumsi BBM bersubsidi, dan menghimbau untuk naik transportasi umum. Namun di sisi lain pemerintah tidak segera merevitalisasi Angkutan Umum, tapi justru mengembangkan produksi kendaraan bermotor roda empat, yaitu dengan dikeluarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 33/M-IND/PER/7/2013) tentang Pengembangan Produksi Kendaraan Bermotor Roda Empat yang Hemat Energi dan Harga Terjangka, Low Cost Green Car (LCGC).

Untuk mendukung LCGC, parahnya Pemerintah mengeluarkan peraturan tentang insentif pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) bagi produksi mobil ramah lingkungan. Sehingga dengan diberlakukan peraturan itu, maka mobil dengan kapasitas di bawah 1.200 cc dan konsumsi bahan bakar minyak paling sedikit 20 km per liter dapat dipasarkan tanpa PPnBM (Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2013). Hal ini berdampak semakin sulit pengguna kendaraan pribadi beralih ke Angkutan Umum.

Ringkasnya, belum terwujudnya komitmen bersama dalam membenahi kualitas pelayanan angkutan umum yang dituangkan dalam suatu rencana aksi yang terprogram dan diimplementasikan secara lebih koordinatif dan terpadu. Pada tahun 1982, didapat perbandingan persentase penggunaan kendaraan pribadi dibanding dengan penggunaan kendaraan umum adalah sebesar 48% : 52%. Sedangkan pada tahun 1995 penggunaan kendaraan pribadi menunjukkan kenaikan yaitu 61% : 39%. Bila 19 tahun yang lalu sudah mencapai persentase sebesar itu, tidak dapat dibayangkan persentase perbandingan pada tahun 2014 dengan adanya LCGC. Fakta pun membuktikan naiknya subsidi BBM. hingga Rp 336 triliun, dimana 25 persen BBM bersubsidi justru untuk. masyarakat menengah ke atas. Daya beli masyarakat memang meningkat, tapi justru terjadi defisit anggaran di pihak pemerintah.

Tegasnya, Pemimpin masa depan perlu mencermati permasalahan transportasi ini karena pemimpin yang sekarang belum dapat menyelesaikan masalah.

Solusi pemerintah bersifat top down sehingga tidak mampu untuk dieksekusi.Terbukti dengan kemacetan yang semakin parah sekarang ini.

Padahal bila transportasi dibenahi dan dikelola baik maka keuntungan juga dirasakan oleh sektor lain. Karena itu perlu adanya revitalisasi angkutan umum, termasuk revitalisasi infrastruktur transportasi, revitalisasi rute sebagai sumber pendapatan penting pengusaha dan revitalisasi insentif bunga peremajaan kendaraan guna usaha yang bekesinambungan / sustainable yang memang dibutuhkan untuk terciptanya transportasi umum yang manusiawi dan menjadi pilihan para pengguna jasa.

Dalam revitalisasi ini, Pemerintah perlu menggandeng ORGANDA dan para pelaku usaha transportasi darat, terutama dalam pembuatan regulasi. Undang-undang No. 22 tahun 2009 juga mensyaratkan bahwa layanan angkutan umum dilakukan oleh sebuah badan hukum.

Bila harus berbadan hukum, pertanyaannya adalah jenis badan usaha terbaik seperti apa? Yang terbaik adalah badan usaha yang didirikan oleh investasi swasta, atau hasil dari penggabungan dua atau lebih jenis angkutan umum yang selama ini telah beroperasi.

Kebijakan atau regulasi yang dikeluarkan Pemerintah juga harus memperhatikan pemilik / pengusaha Angkutan Umum. Salah satunya terkait angkutan umum ilegal, yang sudah berlangsung cukup lama dan merugikan Pengusaha Angkutan Umum, namun belum ada tindakan tegas dari Pemda setempat. Pengoperasian angkutan umum ilegal tanpa didahului survey sehingga menggerus pendapatan angkutan umum resmi, dan tanpa berbagai perizinan, biaya operasi angkutan umum ilegal menjadi lebih murah sehingga kompetisi tidak sehat. Dampaknya semakin banyak bisnis angkutan umum resmi yang makin limbung.

Dukungan telah diberikan oleh Menteri Perhubungan E.E Mangidaan pada MUKERNAS III ORGANDA bahwa akan ditertibkan angkutan umum ilegal dan pemberian insentif bagi Angkutan Umum.

Kini bukan saatnya saling menyalahkan atau menuntut siapa yang harus bertanggung jawab, tetapi sebaiknya bersama-sama untuk mengubah semuanya. Sekiranya Pemerintah dan para Stake holder yang terkait dan mememiliki kewenangan dalam sektor transportasi, mau bersama-sama dan tidak egois dalam pembenahan transportasi darat di Indonesia, maka pasti Indonesia akan lebih kompetitif dan pengentasan kemiskinan dapat terealisasi.

DPP ORGANDA

Rabu, 22 Januari 2014

Bikin Tambah Macet, Kebijakan Mobil Murah Digugat ke MA

Andi Saputra - detikNews

 

ilustrasi (ist)

Jakarta - Peraturan Menteri Perindustrian tentang kebijakan mobil murah digugat warga Jakarta ke Mahkamah Agung (MA). Warga menilai kebijakan itu tidak tepat sasaran dan bertentangan dengan perundang-undangan yang ada.

"Kami akan mendaftarkan gugatan kami ke MA hari ini pukul 10.00 WIB," kata kuasa hukum penggugat Sunggul Hamonangan Sirait saat berbincang dengan detikcom, Jumat (17/1/2014).

Duduk sebagai penggugat yaitu warga Ceger, Cipayung, Jakarta Timur, Guntur Siregar dan warga Utan Kayu, Jakarta Timur Sumiarto. Keduanya selain memberikan kuasa hukum kepada Sunggul juga memberikan kepada Freddy Alex Damanik, Silas Dutu dan Sidik.

"Kami memohon MA menyatakan pasal 1 angka 1 dan pasal 2 ayat 1 huruf e, Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 33/M-IND/PER/7/2013 tidak sah dan tidak berlaku," ucap Sunggul.

Pasal 1 ayat 1 menyatakan 'pengembangan produksi kendaraan bermotor roda empat yang hemat energi dan harga terjangkau selanjutnya disebut PPKB adalah program pengembangan produksi kendaraan bermotor dengan pemberian fasilitas berupa keringanan pajak pertambahan nilai atas barang mewah (PPnBM)'. Sedangkan pasal 2 ayat 1 huruf e tertulis 'PPKB dutujukan untuk industri kendaraan bermotor yang memenuhi ketentuan berdasarkan harga jual KBH2 setinggi-tingginya Rp 95 juta berdasarkan lokasi kantor pusat agen pemegang merek'.

Penggugat menilai peraturan itu melanggar UUD 1945, UU HAM, UU No 11/2005, UU Kesehatan, UU Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN dan UU tentang Pembentukan Peraturan Perundangan.

"Akibat aturan tersebut, semakin banyak mobil pribadi di Jakarta sehingga semakin menambah polusi udara dan kemacetan," cetus Sunggul.


Tim nasional U-19 latihan intensif di lapangan universitas negeri Yogyakarta. Simak liputan lengkapnya hanya di Reportase Malam pukul 02.29 WIB, hanya di Trans TV

(asp/rmd)

Aturan Mobil Murah Bakal Digugat

Oleh Fiki Ariyanti

Posted: 12/08/2013 11:00

TOPIK #YLKI #Mobil Murah

Liputan6.com, Jakarta : Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) berniat mengajukan gugatan aturan mobil murah dan ramah lingkungan (low cost green car/LCGC) kepada Mahkamah Agung (MA). Aturan teknis dari penjabaran Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 41 Tahun 2013 itu diindikasikan bertentangan dengan Undang-undang (UU) Lalu Lintas.

Sebelumnya, YLKI menuding kebijakan mobil murah yang dikeluarkan pemerintah telah membohongi masyarakat. Dengan harga jual Rp 95 juta per unit, masyarakat sebetulnya harus merogoh kocek kembali untuk memperoleh mobil dengan fasilitas yang lebih baik.
Ketua Pengurus Harian YLKI, Sudaryatmo mengaku keberatan dengan penerbitan aturan mobil murah yang sangat kontraproduktif. Pasalnya, keberadaan mobil murah hanya akan membuat populasi mobil pribadi semakin bertambah.
"Yang dibutuhkan Jakarta bukan mobil murah tapi pembenahan sarana transportasi publik. Keberadaan mobil murah pribadi justru menjadi sumber kemacetan Ibukota," ungkap dia saat berbincang dengan Liputan6.com, Jakarta, seperti ditulis Senin (12/8/2013).
Terkait penghematan bahan bakar minyak (BBM) pada mobil murah, menurut Sudaryatmo terkesan memaksakan. Jika ingin menghasilkan kendaraan yang ramah lingkungan sebaiknya mobil atau motor langsung didesain menggunakan bahan bakar gas (BBG) dan bukan lagi BBM.
"Tim hukum kami sedang mengkaji dan mengumpulkan bukti-bukti yang menunjukkan bahwa PP tersebut bertentangan dengan UU," terang dia.
Lebih jauh Sudaryatmo mengatakan, gugatan bakal dilayangkan setelah proses kajian tersebut tuntas. Sehingga pihaknya belum dapat memastikan kapan gugatan tersebut mulai meluncur ke MA.
"Jadi tergantung hasil kajian. Kami belum bisa memastikan karena perlu diuji juga karena kami juga tidak ingin menggugat tanpa ada bukti," paparnya.
Jika terbukti PP itu bertentangan dengan UU, dia meminta dengan tegas kepada MA untuk menangguhkan, bahkan membatalkan pelaksanaan PP LCGC. "Kalau benar-benar terbukti, ya kami minta supaya PP mobil murah ditangguhkan atau dibatalkan," pungkas Sudaryatmo.
PP Nomor 41 Tahun 2013 sebelumnya telah ditandatangani Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada 23 Mei 2013.
PP tentang Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Berupa Kendaraan Bermotor yang Dikenai Pajak Penjualan Atas Barang Mewah tersebut memuat ketentuan mengenai pembebasan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) hingga 0% dari harga jual untuk kendaraan bermotor yang termasuk program mobil hemat energi dan harga terjangkau, selain sedan atau station wagon.(Fik/Shd)

Konflik Pelindo II, Negara Tidak Boleh Kalah oleh Tekanan

Konflik Pelindo II, Negara Tidak Boleh Kalah oleh Tekanan

Sabtu, 18 Januari 2014 | 17:30 WIB

ESTU SURYOWATIMenteri BUMN, Dahlan Iskan.

Baca juga

• Konflik Pelindo II, Negara Tidak Boleh Kalah oleh Tekanan

2

            

15

            

2

JAKARTA, KOMPAS  - Menteri Badan Usaha Milik Negara Dahlan Iskan menegaskan, konflik internal yang terjadi di PT Pelabuhan Indonesia II harus diselesaikan oleh internal. Akan tetapi, PT Pelindo II yang merupakan representasi negara tidak boleh kalah oleh tekanan.

”Semangatnya memang harus demikian. Kita berikan kesempatan bagi korporasi untuk menyelesaikan konfliknya sendiri. Jika saya disuruh turun tangan setiap konflik yang ada, ya, itu artinya saya jadi direktur perusahaan,” kata Dahlan di kantor Menteri BUMN, Jakarta, Jumat (17/1/2014).

Menurut Dahlan, aksi mogok kerja yang dilakukan karyawan PT Pelindo II merupakan bentuk tekanan kepada negara. Negara tidak boleh kalah oleh segala bentuk tekanan yang muncul. ”Kalau negara kalah, ya, negara akan hancur,” ujarnya.

Mengenai kekhawatiran pengusaha dan pemilik barang soal kemungkinan terganggunya pelayanan di Pelabuhan Tanjung Priok, Dahlan mengatakan hal itu merupakan hal yang wajar. ”Wajar mereka takut. Namun, kita tidak boleh takut. Jangan gampang menuruti tekanan,” ujarnya.

Konflik internal di PT Pelindo II terjadi karena ketidakpercayaan karyawan yang tergabung dalam Serikat Pekerja Pelabuhan Indonesia II terhadap Direktur Utama PT Pelindo II RJ Lino. Mereka menuntut Lino diganti dengan menyampaikan mosi tidak percaya kepada Kementerian BUMN. Namun, hingga kini Kementerian BUMN
tidak mengabulkan tuntutan tersebut.

”Saya tidak mungkin menghukum orang yang tidak bersalah. Lagi pula jika seseorang tidak diberhentikan dari jabatannya, berarti dia bekerja bagus,” kata Dahlan.

Sementara itu, Lino membantah terjadi gangguan pelayanan di Pelabuhan Tanjung Priok akibat mogok kerja karyawan. Menurut dia, pelayanan berjalan normal. Jika terjadi keterlambatan bukan karena mogok, melainkan karena gangguan cuaca.

”Pelayanan pandu memang beberapa saat terganggu, tetapi itu karena kecepatan angin di atas 20 knot. Standar operasi keselamatan memang menentukan demikian. Hingga kini belum ada perusahaan pelayaran dan pemilik barang yang mengeluhkan masalah itu,” ujar Lino.

Jumat kemarin, pelayanan bongkar muat juga berjalan normal meski SP masih melancarkan aksi mogok kerja hingga pukul 23.59. Di Pelabuhan Tanjung Priok, Kamis (16/1/2014), ada 83 gerakan kapal. Pada Jumat (17/1/2014), mulai dari pukul 00.01 sampai pukul 07.00, ada 13 gerakan kapal. Jumlah kapal tunda yang beroperasi 13 unit, motor pandu 5 unit, dan jumlah personel 8 orang. (ARN)