Organda Siap Bersinergi dengan Pemerintah 

MALANG – Post:  Organisasi angkutan darat Malang Batu-Raya (Organda Mabara) siap membantu pemerintah untuk mengurai kemacetan di wilayah Malang Raya. Demikian dikatakan Ketua baru DPC Organda Malang Batu Raya Rudy H. Soesamto. Pria yang memberikan keterangan usai pelantikan pengurus baru di RM Ringin Asri kemarin ini mengungkapkan jika masalah kemacetan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, namun juga pihak terkait lain.
“Kalau dikaji, tidak bisa disamakan sekarang dengan 10 tahun yang lalu. Saat ini kendaraan lebih banyak, baik motor, mobil maupun angkutan. Sedangkan untuk jalannya sendiri tidak berubah, sehingga kemacetan pun terjadi. Di sinilah kita semua  harus berperan, duduk bersama untuk mencari solusi yang tepat,’’ katanya Direktur Utama Taxi Citra ini.
 

Anak mantan Wali Kota Malang Alm Soesamto ini mengatakan, kemacetan tidak semuanya disebabkan oleh angkutan jalan raya, tapi semua yang berkaitan dengan pengguna jalan. Bahkan, termasuk penataan parkir, dan lainnya juga menjadi sumber atau biang kemacetan. “Angkutan tidak seratus persen sebagai biang kemacetan lho ya, banyak sekali faktornya. Termasuk penataan parkir sehingga jangan menyalahkan angkutan, jika terjadi kemacetan. Pemerintah wajib melakukan penataan. Dan kami sebagai organisasi pendukung pun dilibatkan, untuk mendapatkan hasil yang baik,’’ urainya.
 

Mantan manager Arema ini juga mengatakan pihaknya tidak pernah berhenti untuk melakukan sosialisasi kepada pengemudi untuk selalu tertib di jalan raya. Bahkan rencananya, dalam waktu dekat ini Organda akan memberikan pelatihan pengemudi angkutan, agar tidak ugal-ugalan di jalan raya.
 

Selain masalah kemacetan, pria yang menggantikan Geovani Hartono ini juga akan melakukan pendekatan dengan tiga pemerintahan di Malang Raya. Dia mengungkapkan, sejak berdiri Organda kurang diperhatikan pemerintah meski selama ini pemerintah membutuhkan peran Organda jika ada demo pengemudi angkutan. Padahal, lanjutnya, sebelum demo terjadi pihaknya bisa membatu mencari solusi terbaik.
 

Dia mencontohkan peristiwa terbaru, yakni demo pengemudi angkutan beberapa waktu lalu yang menolak jalur satu arah. “Begitu demo terjadi, kami langsung dihubungi, tapi sebelumnya tidak ada  yang mengajak kami berkoordinasi. Nah ke depannya tidak perlu seperti ini agi. Kami Organda akan lebih mendekatkan diri ke pemerintah, sehingga sebelum masalah angkutan terjadi, sudah ada solusinya,’’ katanya.
 

Dia juga mengatakan, jika Organda kerap dilibatkan dalam pengambilan kebijakan, maka hubungan antara pemerintah dengan Organda akan semakin harmonis. Sementara itu, Musyawarah Cabang Organda Mabara  2014 kemarin dikemas secara sederhana. Mengusung tema Konsolidasi Organda Malang Untuk Meningkatkan Kinerja dan Peran Organda Dalam Menghadapi Perekonomian Global  ini dihadiri langsung oleh anggota DPC Organda Kota Malang, Kabupaten Malang dan Kota Batu. Dalam Muscab tersebut, Organda juga melakukan pemilihan ketua dan pengurus DPC Organda Mabara. Tidak sama seperti pemilihan ketua dan pengurus organisasi lain yang berbelit-belit, semua anggota kemarin secara aklamasi memilih Rudy sebagai ketua DPC Organda Mabara periode 2014-2019.
 

Selain memilih ketua, kemarin juga dipilih empat wakil, sekretaris dan bendahara. Empat wakil tersebut adalah Juniardi SH sebagai wakil I, Critian Wijaya (wakil II), Sujono (wakil III) dan Drs Hari Noto sebagai wakil IV. Sementara untuk jabatan sekretaris, Rudy memilih R Purwono Tjokro Darsono dan Kiki Rena. Sedangkan Bendahara dijabat oleh Rosida Etnes. Para pengurus ini langsung dilantik oleh Wakil Ketua DPD Organda Provinsi Jatim Firmansyah Mustafa.
“Kami mengucapkan selamat kepada pengurus Organda Mabara yang baru. Semoga bisa menjalankan amanah dengan baik,’’ kata Firmansyah.
Firmansyah juga mengatakan dalam Muscab ini pihaknya juga menggabungkan DPC Organda Batu dengan Organda Kota dan Kabupaten Malang. “Ada penggabungan, biar lebih mudah saja administrasinya. Penggabungan ini menjadi salah satu bukti kesolidan kami sebagai organisasi,’’ tandas  pengusaha bus Menggala ini.(vik/red/han)

 

 

PRESS RELEASE

Hasil Rapat Pleno Diperluas DPP ORGANDA Tanggal 1 Oktober 2014 :

A. ORGANDA menolak kenaikkan harga BBM untuk Angkutan Umum Penumpang dan Barang

Dengan alasan :

1.      Angkutan Umum Penumpang dan Barang masih membutuhkan BBM Bersubsidi agar tidak menambah biaya operasional kendaraan

2.      Suku cadang dan harga kendaraan telah mengalami kenaikkan sebesar 10-15% dalam satu tahun terakhir yang dipengaruhi oleh tingginya nilai tukar dollar terhadap rupiah

3.      Load factor Angkutan Umum saat ini hanya berkisar antara 45-50%  sehingga penerimaan operator tidak dapat mencukupi untuk menutup biaya operasional dan investasi

B.   ORGANDA mendukung pelarangan dan penindakkan muatan lebih (over loading) bagi kendaraan Angkutan Barang dan mendorong Angkutan Barang untuk memuat barang sesuai dengan JBI (Jumlah Beban Izin) dan muatan sumbu terberat sesuai  kelas jalan sebagaimana diatur dalam perundang-undangan 

C.   Meminta agar Pemerintah Daerah di seluruh Indonesia mencabut peraturan daerah atau peraturan lainnya yang memberikan dispensasi bagi kelebihan muatan Angkutan Barang karena bertentangan dengan perundang-undangan yang ada 

D.  Meminta aparat penegak hukum  untuk melakukan pengawasan dan penindakkan secara konsisten terhadap pelanggaran kelebihan muatan angkutan barang serta angkutan umum ilegal  (Plat Hitam)  yang beroperasi

Jakarta, 2 Oktober 2014

DPP ORGANDA

Eka Sari Lorena Soerbakti, MBA                                                        Ir. Andriansyah YP, MM

            Ketua Umum                                                                                Sekretaris Jenderal

Hari Batik Nasional 2 Okt14:

Kita cintai Batik Indonesia dan mari bersama kita lestarikan Budaya Bangsa. 

We LOVE BATIK.

Truk BBG Organda Angsus

Surabaya, Exspost.com - Truk berbahan bakar gas (BBG) yang disiapkan Organisasi Angkutan Darat Angkutan Khusus (Organda Angsus) Cabang Tanjung Perak Surabaya masih mengandalkan suplai tangki. Pasalnya, 25 dari 100 unit truk BBG yang disiapkan di Terminal Teluk Lamong masih harus menunggu selesainya infrastruktur Petrogas di terminal bongkar muat petikemas yang dikelola PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) alias PT Pelindo III Surabaya tersebut.

“Padahal, kebutuhan kami mencapai 80 ribu LSP (large supply point, red) untuk 100 truk dengan bahan bakar gas jenis LNG (Liquefied Natural Gas, red) dan CNG (Compressed Natural Gas, red),” kata Ketua Organda Angsus Cabang Tanjung Perak Surabaya, Kody Lamahayu, Minggu (14/9/2014).

Ia mengakui, kalkulasi kebutuhan BBG tersebut masih tergolong tinggi untuk truk bermesin standar BBEuro4 yang ramah lingkungan. Bagaimanapun juga, lanjut Kody, dengan semakin padatnya akses menuju pelabuhan dan Terminal Teluk Lamong, akan menimbulkan implikasi pada kerugian dalam penggunaan bahan bakar. “Korelasinya sudah pasti pada penambahan besaran cost bahan bakar gas yang digunakan,” aku Kody.

Dijelaskan, untuk 400 LSP saja, jarak tempuhnya hanya 400 kilometer, diluar kendali kemacetan. Apabila, dalam sehari harus beroperasi dalam dua sampai tiga rate, tentunya jarak 400 kilometer itu hanya bisa ditempuh 200 kilometer. “Jelas nggak mungkin dalam kemacetan, mesin truk harus dimatikan ? Kan harus hidup terus,” ingatnya.

Menurut Kody, kebutuhan truk BBG di area terminal bongkar muat petikemas internasional berkonsep ramah lingkungan, Terminal Teluk Lamong tersebut direncanakan 25 unit akan datang bertahap mulai Oktober-November 2014. Berdasar data yang ada, Organda Angsus masih harus mendatangkan 75 unit dari total 100 pengadaan truk BBG dalam tahapan berikutnya. “Pastinya, 25 unit truk BBG tahap awal itu baru akan terealisasi sekitar Oktober-November 2014. Setelah itu, kami mendatangkan kembali 75 unit,” ujarnya.

Sebelumnya, lanjut Kody, secara bertahap, mulai Mei 2014 lalu, pihaknya sudah menyiapkan truk-truk berbahan bakar gas (BBG). Ia menegaskan, pada tahap penyedian itu, seluruh permodalan untuk pengadaan telah disiapkan dengan produsen truk BBG saat Terminal Teluk Lamong rampung dalam pengerjaannya. “Yang pasti, Organda (Organda Angsus, red) siap operasional dengan truk BBG di Terminal Teluk Lamong,” tandas Kody.

Dikatakan, penyediakan truk yang diklaim ramah lingkungan ini merupakan bagian dari tindaklanjut atas kesepatan Organda Angsus Tanjung Perak dengan PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) alias PT Pelindo III selaku induk operator terminal bongkar muat multifungsi tersebut. Dalam operasionalnya, Terminal Teluk Lamong memang didesain sebagai terminal bongkar muat petikemas bertaraf internasional dengan konsep Green Port atau ramah lingkungan.

“Di Terminal Teluk Lamong, operasionalnya tidak menggunakan BBM (bahan bakar minyak, red), melainkan lebih pada pemanfaatan peralatan bertenaga listrik hingga gas. Bahkan, untuk menggerakkan peralatan bongkar muat, kami memanfaatkan teknologi kontrol elektronik,” sambung Direktur Utama (Dirut) PT Pelindo III, Djarwo Surjanto terpisah. (esp1)

Apa yang harus Anda ketahui tentang Masyarakat Ekonomi Asean

BBC. com : Persaingan di bursa tenaga kerja akan semakin meningkat menjelang pemberlakuan pasar bebas Asean pada akhir 2015 mendatang.

Ini akan mempengaruhi banyak orang, terutama pekerja yang berkecimpung pada sektor keahlian khusus.
Berikut lima hal yang perlu Anda ketahui dan antisipasi dalam menghadapi pasar bebas Asia Tenggara yang dikenal dengan sebutan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA).

 

Apa itu Masyarakat Ekonomi Asean?

Lebih dari satu dekade lalu, para pemimpin Asean sepakat membentuk sebuah pasar tunggal di kawasan Asia Tenggara pada akhir 2015 mendatang.
Ini dilakukan agar daya saing Asean meningkat serta bisa menyaingi Cina dan India untuk menarik investasi asing. Penanaman modal asing di wilayah ini sangat dibutuhkan untuk meningkatkan lapangan pekerjaan dan meningkatkan kesejahteraan.
Pembentukan pasar tunggal yang diistilahkan dengan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) ini nantinya memungkinkan satu negara menjual barang dan jasa dengan mudah ke negara-negara lain di seluruh Asia Tenggara sehingga kompetisi akan semakin ketat.

 

Bagaimana itu mempengaruhi Anda?

Berbagai profesi seperti tenaga medis boleh diisi oleh tenaga kerja asing pada 2015 mendatang.

Masyarakat Ekonomi Asean tidak hanya membuka arus perdagangan barang atau jasa, tetapi juga pasar tenaga kerja profesional, seperti dokter, pengacara, akuntan, dan lainnya.
Staf Khusus Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dita Indah Sari, menjelaskan bahwa MEA mensyaratkan adanya penghapusan aturan-aturan yang sebelumnya menghalangi perekrutan tenaga kerja asing.
"Pembatasan, terutama dalam sektor tenaga kerja profesional, didorong untuk dihapuskan," katanya.
"Sehingga pada intinya, MEA akan lebih membuka peluang tenaga kerja asing untuk mengisi berbagai jabatan serta profesi di Indonesia yang tertutup atau minim tenaga asingnya."

 

Apakah tenaga kerja Indonesia bisa bersaing dengan negara Asia Tenggara lain?

Sejumlah pimpinan asosiasi profesi mengaku cukup optimistis bahwa tenaga kerja ahli di Indonesia cukup mampu bersaing.
Ketua Persatuan Advokat Indonesia, Otto Hasibuan, misalnya mengatakan bahwa tren penggunaan pengacara asing di Indonesia malah semakin menurun.
"Oke jabatan dibuka, sektor diperluas, tetapi syarat diperketat. Jadi buka tidak asal buka, bebas tidak asal bebas."

Dita Indah Sari

"Pengacara-pengacara kita, apalagi yang muda-muda, sudah cukup unggul. Selama ini kendala kita kan cuma bahasa. Tetapi sekarang banyak anggota-anggota kita yang sekolah di luar negeri," katanya.
Di sektor akuntansi, Ketua Institut Akuntan Publik Indonesia, Tarko Sunaryo, mengakui ada kekhawatiran karena banyak pekerja muda yang belum menyadari adanya kompetisi yang semakin ketat.
"Selain kemampuan Bahasa Inggris yang kurang, kesiapan mereka juga sangat tergantung pada mental. Banyak yang belum siap kalau mereka bersaing dengan akuntan luar negeri."

 

Bagaimana Indonesia mengantisipasi arus tenaga kerja asing?

Staf Khusus Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dita Indah Sari, menyatakan tidak ingin "kecolongan" dan mengaku telah menyiapkan strategi dalam menghadapi pasar bebas tenaga kerja.
"Oke jabatan dibuka, sektor diperluas, tetapi syarat diperketat. Jadi buka tidak asal buka, bebas tidak asal bebas," katanya.
"Kita tidak mau tenaga kerja lokal yang sebetulnya berkualitas dan mampu, tetapi karena ada tenaga kerja asing jadi tergeser.
Sejumlah syarat yang ditentukan antara lain kewajiban berbahasa Indonesia dan sertifikasi lembaga profesi terkait di dalam negeri.

Permintaan tenaga kerja jelang MEA akan semakin tinggi, kata ILO.

 

Apa keuntungan MEA bagi negara-negara Asia Tenggara?

Riset terbaru dari Organisasi Perburuhan Dunia atau ILO menyebutkan pembukaan pasar tenaga kerja mendatangkan manfaat yang besar.
Selain dapat menciptakan jutaan lapangan kerja baru, skema ini juga dapat meningkatkan kesejahteraan 600 juta orang yang hidup di Asia Tenggara.
Pada 2015 mendatang, ILO merinci bahwa permintaan tenaga kerja profesional akan naik 41% atau sekitar 14 juta.
Sementara permintaan akan tenaga kerja kelas menengah akan naik 22% atau 38 juta, sementara tenaga kerja level rendah meningkat 24% atau 12 juta.
Namun laporan ini memprediksi bahwa banyak perusahaan yang akan menemukan pegawainya kurang terampil atau bahkan salah penempatan kerja karena kurangnya pelatihan dan pendidikan profesi.

TARIF PENYEBERANGAN NAIK 12,5 PERSEN

Kupastuntas.co - Setelah gas elpiji 12 Kg naik sebesar Rp18 ribu/tabung, kini pemerintah giliran menaikkan tarif penyeberangan Pelabuhan Bakauheni-Merak sebesar 12,5 persen.

Kenaikan tarif ini berlaku untuk perorangan maupun kendaraan yang akan menyeberang dari Pelabuhan Bakauheni ke Pelabuhan Merak, Banten.

Naiknya tarif penyeberangan ini, hampir bisa dipastikan akan berdampak pada kenaikan tarif bus dan barang-barang kebutuhan pokok lainnya.

Manajer operasional PT. ASDP Cabang Bakauheni, Heru Purwanto saat dihubungi Minggu (14/9) menjelaskan, penyesuaian kenaikan tarif penyeberangan Pelabuhan Bakauheni-Merak berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan No.31 Tahun 2014 tanggal 9
September 2014, tentang tarif tiket terpadu lintas antar provinsi pada pelabuhan penyeberangan di lingkungan PT ASDP.

Menurut Heru, penyesuaian kenaikan tarif penyeberangan sudah lama direncanakan. Namun, terbentur dengan pelaksanaan Pileg dan Pilpres serta mudik lebaran, sehingga baru diterapkan sekarang.

Dikatakan, pemberlakuan kenaikan tarif angkutan penyeberangan ini, akibat dari kenaikan BBM bersubsidi 2013 lalu. Sehingga, mengakibatkan seluruh komponen biaya pelayanan jasa penyeberangan mengalami kenaikan.

"Naiknya rata-rata 12,5 persen. Per jenis tiket dari tarif yang berlaku sebelumnya. Tarif baru ini akan kita terapkan mulai pukul 00.00, Senin (15/9)," kata Heru Purwanto.

Menurut Heru, dampak kenaikan tarif, pertanggungan ansuransi kecelakaan oleh PT Jasa Raharja Putra juga mengalami peningkatan hingga mencapai 100 persen. Seperti untuk penumpang yang meninggal dunia dan cacat tetap dalam kecelakaan penyeberangan.

“Yang semula hanya mendapatkan pertanggungan Rp40 juta, nantinya akan mendapatkan pertanggungan sebesar Rp75 juta. Begitu juga dengan pertanggungan untuk kendaraan dan barang-barang ikut naik. Seperti untuk kendaraan golongan IX yang tadinya hanya Rp280 juta, naik menjadi Rp560 juta,” jelasnya.

Selain itu, kata dia, dengan terjadinya kenaikan tarif ini, PT ASDP akan meminta operator kapal untuk meningkatkan pelayanaan jasa angkutan penyeberangan.

“PT ASDP akan terus melakukan pembenahan guna meningkatkan kualitas pelayanan. Seperti pembangunan ruang tiket pejalan kaki, perluasan areal parkir dermaga, pembangunan gankway dua jalur, dan peningkatan keamanan di kawasan pelabuhan,” ungkapnya.

Dihubungi terpisah, pengurus DPD Organisasi Gabungan Angkutan Darat (Organda) Provinsi Lampung, I Made Bagiase saat dimintai komentarnya menyatakan, kenaikan tarif penyeberangan pelebauhan Bakauheni akan memicu naiknya ongkos transportasi. Terutama jasa angkutan Antar Kota Antar Provinsi (AKAP).

"Kenaikan tarif penyeberangan itu memang cukup memberatkan. Jelas kenaikan itu eksesnya terhadap ongkos bus. Namun, karena ini sudah menjadi keputusan pemerintah, pengusaha transportasi tentu harus mengikutinya. Mungkin nanti ada penyesuaian tarif untuk angkutan AKAP saja," ujar Made Bagiase.
Kenaikan tarif bus menurut Made Bagiase, kemungkinan berkisar 5-6 persen dari tarif transportasi yang berlaku saat ini.

"Untuk kepastiannya, DPP Organda dalam waktu dekat segera menggelar rapat, membahas kenaikan tarif penyeberangan ini," ujarnya.

Sementara itu, Ketua DPD Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Provinsi Lampung, Yusuf Kohar saat dimintai tanggapanya menegaskan, kenaikan tarif penyeberangan Pelabuhan Bakauheni akan semakin memberatkan pengusaha.

"Kenaikan tarif penyeberangan jelas akan semakin memberatkan pengusaha. Karena akan berdampak pada kenaikan tarif angkutan barang dan jasa. Namun kami tidak bisa menolak,” kata Yusuf Kohar.

Yusuf Kohar berharap, kenaikan tarif penyeberangan nantinya juga diimbangi peningkatan pelayanan oleh PT ASDP. “Semestinya kenaikan tarif diimbangi dengan pelayanan yang maksimal. Jika tarif naik, tapi pelayanannya buruk, ini sama saja tidak ada dampaknya," tandasnya. (Habibi/Nang)

DPP ORGANDA TURUT MENGHADIRI 

PAMERAN TRANSPORTASI & 

PEMBERIAN PENGHARGAAN WAHANA TATA NUGRAHA 2014

SMESCO CONVENTION CENTER, JAKARTA

10 - 12 SEPTEMBER 2014