Pengembangan Infrastruktur Transportasi Dipercepat

JAKARTA - Kementerian Perhubungan akan mengakselerasi pembangunan infrastruktur transportasi yang diharapkan bisa menjadi percontohan di setiap subsektor. 

 

Ditargetkan, dalam dua tahun ke depan sudah dapat direalisasikan, seperti di pelabuhan, bandara, kereta api, dan moda darat. Hal ini penting untuk meningkatkan konektivitas dan menarik minat investor.

 

"Kami sudah mulai melakukan pengembangan sejumlah infrastruktur transportasi, seperti membangun rel ganda kereta api lintas utara Jawa, merevitalisasi sejumlah bandara, pelabuhan, dan lainnya. Namun, itu belum cukup. Kami butuh pembangunan infrastruktur transportasi yang lebih besar dengan biaya yang sangat besar juga tentunya," kata Bambang Susantono, Wakil Menteri Perhubungan, di Jakarta, Jumat (7/12).

 

Bambang tak menafikan anggaran pemerintah memang terbatas di mana diperkirakan memerlukan dana total US$ 202,5 miliar untuk realisasi program Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI). 

 

Tahun depan saja, lanjutnya, pemerintah menganggarkan US$ 20 miliar untuk pembangunan infrastruktur, khususnya di sektor energi dan transportasi yang penting untuk meningkatkan daya saing negara, seperti menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan mobilitas dan konektivitas. 

 

Proyek-proyek yang merupakan bagian dari MP3EI yang diperkenalkan pada Mei 2011, termasuk jalan raya, kereta api, bandara dan pelabuhan.

 

"Pemerintah berkomitmen untuk membuka peluang bagi investor asing dan swasta untuk berpartisipasi dalam mengembangkan infrastruktur transportasi, seperti sistem kereta api, pelabuhan, dan bandara," tutur Bambang.

 

Ia menuturkan mekanisme partisipasi swasta dan asing untuk proyek pembangunan infrastruktur transportasi ada dua jenis, yakni metode public private partnership (PPP) atau kerja sama pemerintah dan swasta, juga metode special assignment atau penunjukan khusus, seperti untuk proyek Pelabuhan New Priok Kalibaru dan kereta api bandara. 

 

Kata dia, partisipasi swasta dan asing ini dibutuhkan karena keterbatasan anggaran pemerintah, sekalipun telah ada peningkatan alokasi anggaran untuk infrastruktur transportasi pada tahun ini.

 

"Saya kira kita bisa menekan pinjaman luar negeri untuk proyek infrastruktur transportasi. Kita bisa datangkan investor, dan kita juga sudah mengalami peningkatan anggaran. Misalnya kereta api yang sebelumnya hanya setengahnya, sekarang bisa sampai sekitar Rp 5-6 triliun," kata Wamenhub.

 

Tidak hanya itu, lanjutnya, pemerintah juga memakai BUMN sebagai ujung tombak untuk pembiayaan di berbagai bidang, seperti PT Angkasa Pura 1 dan 2, PT Pelindo I-IV, dan PT Kereta Api Indonesia. Semuanya memiliki kemampuan untuk mencari pendanaan sendiri. 

 

"Tentu terakhir baru kita lihat, apakah kita masih memerlukan bantuan luar negeri. Kalau ada pun pasti akan terbatas dan dialokasikan untuk jenis-jenis infrastruktur tertentu," katanya.

 

Deputi Pengembangan Infrastruktur dan Regional Menko Perekonomian Lucky Eko Wuryanto mengatakan Indonesia memiliki banyak sumber daya potensial yang membutuhkan transportasi sehingga butuh lebih kreatif untuk eksplorasi pembangunan infrastuktur pendukungnya dalam jangka menengah-panjang.

 

"Untuk mewujudkannya, kita perlu melibatkan swasta untuk membantu pembiayaan meskipun pemerintah sudah menaikkan anggaran untuk infrastruktur transportasi. Kami akan membantu kerja sama dalam pembangunan ini," kata Lucky. 

 

Dia menjelaskan saat ini perlu dibangun transportasi yang paling strategis untuk perekonomian, mengingat pertumbuhan ekonomi yang di atas 6 persen per tahun.(sumber: shnews.co).