Medan, (Analisa). Ketua
DPD Organisasi Angkutan Darat (Organda) Sumut, Haposan Sialagan
mengeluhkan aksi buruh yang memblokir beberapa ruas jalan di Kota Medan
dan sekitarnya. Akibat pemblokiran itu, supir mobil penumpang umum (MPU)
yang tergabung dalam Organda mengeluh karena pendapatan dan aktivitas
mereka menurun drastis.
"Aspirasi buruh sejatinya
merupakan aspirasi kita bersama. Kami maklum atas kekecewaan mereka
sehingga harus melakukan aksi-aksi itu. Untuk itu, kami meminta kepada
Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) untuk segera
menyelesaikan masalah upah buruh sehingga aksi demo berupa pemblokiran
jalan tidak lagi dilakukan," kata Haposan Sialagan kepada Analisa, Rabu
(12/12).
Dijelaskan, tidak hanya supir angkot saja yang terganggu, beberapa aktivitas perekonomian pun lumpuh dalam dua hari ini. Kalau dibiarkan berlarut tentu tidak akan baik bagi semua elemen masyarakat, pertimbangan itu harus menjadi dasar bagi Pemprovsu untuk segera mengambil keputusan yang tepat guna penyelasaian masalah. "Jalan dan transportasi merupakan sektor vital publik yang sangat rentan bila terganggu. Dalam dua hari saja, para supir angkot, pengguna jalan dan anak-anak sekolah tidak bisa beraktivitas seperti biasanya, keadaan ini tentu sangat merugikan," ujarnya.
Dialog
Kepada para buruh, Haposan juga mengingatkan untuk tidak sesering mungkin memblokir jalan dalam aksi-aksinya menuntut kenaikan upah. Kiranya, baik Pemprovsu dan buruh membuka dialog -dialog untuk mencari solusinya.
"Dalam hal ini, Pemprovsu harus memiliki inisiatif lebih. Jangan sampai akibat demo buruh, perekonomian di Sumut menjadi lumpuh. Sebab efek domino yang ditimbulkan sangat membuat rugi," katanya. Ia juga berharap aksi yang dilakukan tidak menjurus ketindak anarkis dan kepada pihak kepolisian agar lebih memperketat penjagaan. Agar insiden kekerasan seperti penikaman yang tempo hari terjadi tidak berulang. "Jangan sampai ada penyusup yang mengatasnamakan kepentingan buruh. Polisi bertugas untuk mengawal aksi buruh agar berlangsung tertib dan aman. Sekali lagi, Organda Sumut berharap permasalahan ini cepat selesai sehingga aktivitas dapat normal kembali," tutupnya. (br) (sumber: analisadaily.com).
Dijelaskan, tidak hanya supir angkot saja yang terganggu, beberapa aktivitas perekonomian pun lumpuh dalam dua hari ini. Kalau dibiarkan berlarut tentu tidak akan baik bagi semua elemen masyarakat, pertimbangan itu harus menjadi dasar bagi Pemprovsu untuk segera mengambil keputusan yang tepat guna penyelasaian masalah. "Jalan dan transportasi merupakan sektor vital publik yang sangat rentan bila terganggu. Dalam dua hari saja, para supir angkot, pengguna jalan dan anak-anak sekolah tidak bisa beraktivitas seperti biasanya, keadaan ini tentu sangat merugikan," ujarnya.
Dialog
Kepada para buruh, Haposan juga mengingatkan untuk tidak sesering mungkin memblokir jalan dalam aksi-aksinya menuntut kenaikan upah. Kiranya, baik Pemprovsu dan buruh membuka dialog -dialog untuk mencari solusinya.
"Dalam hal ini, Pemprovsu harus memiliki inisiatif lebih. Jangan sampai akibat demo buruh, perekonomian di Sumut menjadi lumpuh. Sebab efek domino yang ditimbulkan sangat membuat rugi," katanya. Ia juga berharap aksi yang dilakukan tidak menjurus ketindak anarkis dan kepada pihak kepolisian agar lebih memperketat penjagaan. Agar insiden kekerasan seperti penikaman yang tempo hari terjadi tidak berulang. "Jangan sampai ada penyusup yang mengatasnamakan kepentingan buruh. Polisi bertugas untuk mengawal aksi buruh agar berlangsung tertib dan aman. Sekali lagi, Organda Sumut berharap permasalahan ini cepat selesai sehingga aktivitas dapat normal kembali," tutupnya. (br) (sumber: analisadaily.com).
No comments:
Post a Comment