Jelang Arus Mudik, Jalan Raya Serang Rusak Berat

TANGERANG, KOMPAS.com — Sejumlah ruas jalan di Kabupaten Tangerang yang biasa digunakan sebagai jalur mudik masih dalam kondisi rusak berat.

Kepala Satuan Lalu Lintas Polresta Tangerang Komisaris Donni Eka Syahputra menyebutkan, jalan yang rusak itu di antaranya adalah Jalan Raya Serang.

"Masih banyak sekali lubang yang kerap menjadi pemicu kemacetan parah. Sampai sekarang masih banyak yang belum diperbaiki," kata Donni, Selasa (15/7/2014).

Donni menjelaskan, beberapa bagian jalan yang rusak di Jalan Raya Serang tersebut di antaranya adalah di bundaran Kawidaran, jembatan layang Balaraja, Cangkudu, Jayanti, hingga perbatasan Serang.

"Kondisi seperti ini jelas akan mengganggu arus mudik Lebaran, terutama saat nanti memasuki H-7 Lebaran. Volume kendaraan pasti meningkat dan sangat mungkin terjadi kemacetan hebat," kata Donni.

Donni mengaku sudah melaporkan kerusakan jalan tersebut ke Dinas Bina Marga Kabupaten Tangerang. Namun, Jalan Raya Serang adalah kewenangan Kementerian Pekerjaan Umum.

Pasar tumpah

Donni juga menyebutkan banyaknya pasar tumpah di kawasan Kabupaten Tangerang yang menjadi perhatian pihaknya. Sebab, keberadaan pasar tumpah juga menjadi kendala dalam arus mudik.

"Ada tiga pasar utama penyumbang kemacetan akibat tumpahnya pedagang di badan jalan. Tiga pasar tumpah penyumbang kemacetan adalah Pasar Cikupa, Pasar Gembong, dan Pasar Jayanti. Jam 12 malam pun masih macet total di sana. Hanya lengang di siang hari sekitar pukul 11.00 hingga 14.00," kata Donni.

Donni mengatakan, pihaknya sudah melakukan koordinasi dengan satpol PP dan Dinas Pasar Tradisional.

Rawan kecelakaan

Selain titik kemacetan, juga ada tiga titik rawan kecelakaan. "Ada tiga titik yang sangat rawan kecelakaan di Kabupaten Tangerang, yakni di daerah Kawidaran Kilometer 18-22, kawasan Jayanti, dan kawasan pergudangan Cangkudu Balaraja," kata Kanit Lakalantas Polresta Kabupaten Tangerang Inspektur Satu Nurohman.

Menurut dia, banyaknya angka kecelakaan di tiga titik tersebut umumnya disebabkan oleh tiga hal.

"Kecelakaan bukan dipicu oleh rusaknya jalan maupun padatnya kendaraan, melainkan disebabkan oleh kondisi jalanan yang sangat lengang sehingga banyak pengguna jalan yang melanggar aturan dan ngebut sembarangan," kata Nurohman.

Karena itu, lanjut Nurohman, pihaknya juga akan menempatkan pos black spot atau pos titik rawan di tiga kawasan tersebut.

"Supaya kendaraan yang melaju bisa lebih teratur dan bisa segera ditangani bilamana terjadi sesuatu," kata dia.

Inspektur Satu Nurohman menjelaskan, titik-titik yang akan dijaga pihaknya nanti adalah lokasi yang berpotensi menimbulkan kemacetan dan kecelakaan.

"Ada sembilan titik yang akan dijaga. Sebenarnya, di hari biasa pun kami sudah rutin berjaga di sana. Namun, karena biasanya ada lonjakan volume kendaraan, harus ada penjagaan ekstra, dibantu pihak TNI, Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, dan masyarakat setempat," kata Nurohman. (kar)

 

Organda usulkan Asuransi Kematian jadi Rp 100 juta

Merdeka.com - Perbaikan infrastruktur dengan volume kendaraan yang kerap lalu lalang di jalan raya dinilai tumbuh dengan tidak seimbang. Dengan, infrastruktur jalan yang masih jelek, bisa meningkatkan jumlah kecelakaan terutama saat datangnya arus mudik nanti.

Ketua Umum Organisasi Angkutan Darat (Organda) Eka Sari Lorena mengusulkan agar asuransi kecelakaan lalu lintas yang dikeluarkan BUMN Jasa Raharja agar dinaikkan. Asuransi kematian sebesar Rp 25 juta dinilai tidak memadai.

"Harus disesuaikan. Kalau menurut saya asuransi kecelakaan Rp 5 juta dan kematian Rp 25 juta itu kurang," tegas Eka kepada wartawan di SCBD, Jakarta Selatan, Selasa (3/6).
Eka menganalogikan, jika yang menjadi korban meninggal di jalan merupakan tulang punggung keluarga, maka nominal sebesar Rp 25 juta dirasa tidak akan cukup. "Kurang dari 6 bulan keluarga itu akan jatuh miskin," katanya.

Terkait hal tersebut, Eka klaim telah melakukan koordinasi dengan pihak PT Jasa Raharja. Pihaknya, sudah mengajukan permohonan penyesuaian kepada pemerintah. Minimal Rp. 100 juta untuk korban meninggal. "Kalau di luar negeri itu Rp 2 miliar," katanya.

Terkait kenaikan tarif tiket sejumlah angkutan darat jelang arus mudik, Eka klaim hal tersebut lebih kepada biaya operasional yang meningkat. "Biasanya kalau untuk angkutan darat, peningkatan itu bukan untuk untung tetapi lebih untuk penyesuaian karena biaya operasional meningkat," klaim Eka.

Kenaikan tarif, lanjut Eka, juga tergantung kepada permintaan yang ada dan kondisi lapangan terutama jalan raya apakah macet atau tidak."Biasanya H-3 paling rame. Lewat itu biasanya lebih slow down," ujarnya.

 Organda Bali Siapkan 139 Unit Bus Angkutan Mudik Lebaran

           Bisnis.com, DENPASAR--  Organisasi Angkutan Darat Provinsi Bali menyiapkan 139 unit angkutan kota antar-provinsi untuk membantu transportasi pemudik dari Pulau Dewata yang akan merayakan Idul Fitri 1435 Hijriah ke kampung halaman.

"Jumlah tersebut baru perencanaan awal dan kemungkinan masih bisa berubah karena Senin (14/7) ini kami akan kembali mengadakan rapat koordinasi bersama para pengusaha angkutan, jajaran Dinas Perhubungan serta instansi terkait lainnya," kata Ketua Organda Bali Eddy Dharma Putra, Jumat (11/7/2014).

Pihaknya mengharapkan dengan jumlah AKAP yang tersedia tersebut bisa mendukung angkutan Lebaran tahun ini dan mengantisipasi kalau terjadi lonjakan penumpang yang diprediksi hingga lima persen.

Ia mengemukakan, dengan 139 unit AKAP itu, total dapat tersedia sebanyak 4.726 kursi. Di sisi lain, Organda Bali juga menyediakan armada Angkutan Antar Jemput Antar Provinsi (AJAP) sejumlah 62 unit (702 kursi), Angkutan Kota Dalam Provinsi (AKDP) sebanyak 70 armada (1.960 kursi) dan cadangan 18 unit (588 kursi).

"Apabila masih ada kekurangan dari armada yang tersedia itu, juga akan dibantu oleh angkutan pariwisata. Intinya, kami selalu menyiapkan lebih dari perkiraan jumlah pemudik," ujar Eddy.

Sedangkan ada tidaknya kenaikan tarif untuk angkutan kelas ekonomi, pihaknya belum dapat mengetahui saat ini karena ditentukan oleh pemerintah dan belum ada keputusan.

Kecuali untuk kelas nonekonomi, tarifnya ditentukan oleh pemangku kepentingan di luar pemerintah yang biasanya berkisar antara 20-40 persen. Tarif kenaikan berbeda-beda tergantung tingkat kenyamanan yang ditawarkan kepada penumpang.

Di sisi lain, juga akan didirikan posko terpadu di Terminal Ubung, Kota Denpasar dan Terminal Mengwi, Kabupaten Badung untuk memantau apakah terjadi kekurangan armada atau tidak, sehingga dapat segera diantisipasi.