Wednesday, June 19, 2013


Subsidi BBM Tetap Melonjak

Rabu, 22 Mei 2013, 21:55 WIB
Komentar : 0
Republika/Wihdan
BBM Bersubsidi (ilustrasi)
BBM Bersubsidi (ilustrasi)
 
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi tetap akan menaikkan beban belanja subsidi dalam APBN-Perubahan (APBNP) 2013. Dalam rancangan APBNP 2013 yang disampaikan pemerintah kepada DPR, belanja subsidi BBM meningkat dari asumsi awal Rp 193,8 triliun menjadi Rp 209,9 triliun. 

Menteri Keuangan (Menkeu), Chatib Basri, mengatakan apabila harga BBM tidak dinaikkan, belanja subsidi dapat mencapai Rp 297 triliun.  "Tapi sekarang subsidi naik, tapi tidak sebesar jika kita tidak melakukan apa-apa," ujar Chatib usai rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Rabu (22/5).

Pemerintah berencana menaikkan harga BBM untuk premium dari Rp 4.500 menjadi Rp 6.500 per liter, sedangkan solar Rp 4.500 menjadi Rp 5.500 per liter.  Alasan kenaikan harga antara lain peningkatan harga minyak mentah Indonesia (Indonesia Crude Price/ICP) dan pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS.

Akibatnya, disparitas harga membesar, sehingga volume konsumsi meningkat. Sebagai gambaran, realisasi subsidi BBM pada APBNP 2012 melonjak akibat bertambahnya kuota. Pada awal tahun, volume kuota BBM bersubsidi ditetapkan 40 juta kl. Namun, pada September 2012, pemerintah dan DPR memutuskan untuk menambah volume kuota menjadi 44,04 juta kl.
Pada akhir tahun, volume kuota kembali bertambah sebesar 1,02 juta kl sehingga total kuota BBM bersubsidi di 2012 menjadi 45,06 juta kl. Dalam APBN 2013, kuota untuk BBM bersubsidi mencapai 46,02 juta kiloliter. Namun beberapa waktu lalu, mantan Menkeu Agus DW Martowardojo memprediksi kuota akan menembus 53 juta kl. Sebagai catatan, realisasi belanja subsidi BBM dalam APBNP 2012 mencapai Rp 211,9 triliun. 

Chatib menyebut tanpa kenaikan harga BBM, inflasi tetap akan tinggi dan diprediksi berada di kisaran 5,6 persen.  Angka itu lebih tinggi dibandingkan target dalam APBN 2013 senilai 4,9 persen.
Reporter : M Iqbal
Redaktur : Dewi Mardiani

Monday, June 17, 2013

Inilah Hasil Voting Paripurna BBM


JAKARTA, KOMPAS.com - Rapat paripurna untuk mengesahkan RAPBN-P 2013 pada Senin (17/6/2013) malam akhirnya ditempuh melalui mekanisme voting. Hasilnya, sebanyak 65 persen anggota Dewan yang hadir berasal menyetujui RAPBN-P 2013 yang berisi dana kompensasi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.
Berikut hasil voting yang dilakukan secara terbuka:
Hanura : 14 orang menolak, 0 menerima
Gerindra: 26 orang menolak, 0 menerima
PKB: 23 orang menerima, 0 menolak
PPP: 34 orang menerima, 0 menolak
PAN: 40 orang menerima, 0 menolak
PKS: 51 orang menolak, 0 menerima
PDI Perjuangan: 91 orang menerima, 0 menolak
Golkar: 98 orang menerima, 0 menolak
Demokrat: 143 orang menerima, 0 menolak
Jumlah menerima 338 orang anggota, sementara yang menolak mencapai 181 anggota. Dengan hasil voting ini, RAPBN-P 2013 akhirnya disahkan.

Pengesahan APBN-P 2013

Hasil Voting DPR: APBN-P 2013 Disahkan, Harga BBM Pasti Naik

Ahmad Toriq - detikNews
Jakarta -
Rapat paripurna pengesahan APBN-P 2013 yang terkait dengan kenaikan harga BBM telah selesai melakukan voting. Hasilnya, DPR menerima APBN-P 2013.

Postur APBN-P 2013 disiapkan untuk menunjang rencana pemerintah mengurangi subsidi BBM. APBN-P 2013 juga memuat kompensasi dari kenaikan harga BBM meliputi Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (Balsem) untuk rakyat miskin sebesar Rp 150 ribu per kepala keluarga selama 4 bulan.

Hasil voting, 338 suara dari 5 partai yakni PD, Golkar, PAN, PPP, dan PKB menerima APBN-P 2013, sedangkan 181 suara dari 4 partai yakni PDIP, PKS, Gerindra, dan Hanura menolak. Berikut hasil voting kenaikan harga BBM:

Menerima APBN-P 2013
Partai Demokrat 143 suara
Golkar 98
PAN 40
PPP 34
PKB 23

Menolak APBN-P 2013
PDIP 91 suara
PKS 51
Gerindra 25
Hanura 14

Simak rangkuman aneka berita penting dan menarik sepanjang hari ini di "Reportase Malam" Pukul 0.30 WIB hanya di TransTV

(trq/van)

Thursday, June 13, 2013

Catatan Agus Pambagio

Punahnya Angkutan Umum di Indonesia

Agus Pambagio - detikNews
Jakarta - Pertambahan penduduk Indonesia sangat signifikan akibat gagalnya Program Keluarga Berencana (KB) 15 tahun belakangan ini serta minimnya tanggung jawab Pemerintah dalam menyediakan prasarana dan sarana infrastruktur, khususnya sektor transportasi umum/publik. Ini membuat kota-kota besar di Indonesia bertambah kumuh, macet dan tingginya tingkat polusi udara yang secara perlahan tapi pasti membuat biaya kesehatan publik terus meningkat tidak terkendali.

Bertambahnya penduduk membuat pergerakan penduduk dalam melakukan aktivitas ekonomi, sosial dan politiknya juga bertambah tinggi. Tanpa infrastruktur transportasi umum yang baik dan benar, untuk memfasilitasi pergerakan manusia tersebut dibutuhkan alat transportasi yang handal. Bisa transportasi umum atau kendaraan pribadi.

Tingginya pertumbuhan kendaraan pribadi di suatu Negara secara otomatis akan membuat sarana angkutan umum punah secara perlahan tetapi pasti. Kondisi ini bisa terjadi jika Pemerintah yang berkuasa tidak mempunyai pemikiran dan landasan berfikir yang visioner tetapi sempit dan sesaat demi kepentingan kedudukan dan “fulus” bagi dirinya. Itulah yang terjadi di Indonesia saat ini.

Pemikiran saya tersebut bisa dibuktikan ketika sampai saat ini hampir tidak ada langkah konkrit Pemerintah mencegah Gridlock atau kemacetan total di seluruh kota-kota di Indonesia. Studi dan rencana banyak, tetapi action hampir tidak ada. Mulai dengan tidak jelasnya pelaksanan kebijakan energi, kebijakan tata ruang kota/wilayah sampai pada kebijakan industri otomotif. Parahnya kebijakan dungu ini diamini oleh para politisi di DPR-RI yang memang semakin tidak jelas perannya.

Tanda-tanda Kepunahan Transportasi Umum Indonesia

Giatnya Pemerintah, dalam hal ini Direktorat Jenderal Industri Unggulan Berbasis Teknologi (IUBT) Kementerian Perindustrian, memperjuangkan munculnya regulasi (Peraturan Menteri Perindustrian) tentang Low Cost and Green Car (LCGC) bersama-sama DPR-RI membuktikan bahwa Pemerintah sekarang tidak pro angkutan umum. Parahnya meskipun aturan belum ada tetapi Pemerintah telah mengizinkan perakitan LCGC. Bukan main majunya negara kita ini.

Banyak alasan usang yang di sampaikan oleh Dirjen IUBT Kemenperin terkait dengan produksi LCGC ini di beberapa media, seperti : “LCGC diproduksi tidak hanya untuk pasar dalam negeri, tetapi juga untuk ekspor”. Pertanyaannya: bagaimana mau ekspor ? Lha pasar utamanya di Indonesia dan Pemerintah sudah dengan bangganya mendeklarasikan bahwa Indonesia hebat karena banyak industri otomotif kelas dunia memindahkan pusat industrinya ke Indonesia.

Dirjen IUBT juga menyatakan, bahwa: “target kita 60 juta pengendara sepeda motor adalah pembeli utama LCGC”, juga merupakan pernyataan dungu lainnya. Bagaimana mungkin ini akan terpenuhi ? Lha pengguna motor saat ini bukan saja masyarakat kelas bawah tetapi juga kelas menengah dan atas, bahkan para expatriat atau pekerja asing yang sudah putus asa dengan kemacetan.

Masyarakat kelas menengah bawah menggunakan sepeda motor karena minim dan tidak terkoneksinya angkutan umum. Sementara kelas menengah atas dan ekspatriat menggunakan motor karena selain nyaris punahnya angkutan umum juga karena kemacetan yang sangat parah dan keamanan/kenyamanan. Apakah mereka mau beli LCGC dan meninggalkan motor ? Rasanya tidak karena mereka mampu membeli mobil seharga Rp. 200 juta keatas. Kalau benar ada 60 juta orang beli LCGC rasanya semua jalanan di kota-kota besar Indonesia akan menjadi tempat parkir terluas di dunia.

Pernyataan dungu lainnya adalah: “Thailand dan Malaysia juga sudah memproduksi mobil katagori LCGC karena kebutuhan dalam negerinya tinggi”. So what ? Pejabat ini lupa bahwa Thailand dan Malaysia infrastruktur transportasi publiknya sudah jauh lebih bagus dari Indonesia. Itu saja kemacetan masih terjadi di Negara tersebut meski tidak separah di Indonesia. Kita lihat transportasi umum di Bangkok dan Kuala Lumpur dibanding dengan Jakarta. Kita mau bangun MRT saja berkelahi dan berwacana sampai lebih dari 30 tahun dan belum terwujud juga sampai sekarang.

Tingginya insentif fiskal yang diberikan oleh Pemerintah kepada sektor industri otomotif berbanding terbalik dengan insentif untuk penyelenggara prasarana dan sarana angkutan umum.

Sebagai contoh, Pemerintah akan memberikan 3 bentuk insentif kepada LCGC seperti insentif pembebasan bea masuk atas impor mesin dan peralatan dalam proses pembangunan pabrik, pembebasan tarif impor bahan baku dan komponen mobil yang belum bisa dibuat di Indonesia, serta pengurangan pajak penjualan barang mewah (PPnBM). Sementara adakah insentif untuk pengusaha angkutan umum supaya modal kerja mereka tidak tergerus dan tetap terjaga kualitas angkutannya?

Apakah para penyedia jasa angkutan umum darat mendapatkan 3 bentuk insentif diatas dalam pengadaan kendaraan ? Lalu apakah Pemerintah memberikan izin kenaikan tarif angkutan umum secara regular supaya yang sesuai dengan kondisi pasar saat ini ? Apakah Pemerintah memberikan subsidi jika tarif angkutan umum tidak boleh dinaikan ? Apakah Pemerintah memberikan pelatihan gratis bagi awak angkutan publik supaya bisa lebih baik dalam melayani publik ? Sila jawab sendiri.

Langkah ke Depan

Jika kita ingin maju seperti bangsa-bangsa lain, tolong Pemerintah lakukan beberapa langkah berikut ini. Pertama pemberian insentif di utamakan untuk angkutan umum terlebih dahulu sebelum ke industri otomotif. Tingginya kematian akibat racun gas buang kendaraan, kecelakaan, kemacetan dan sebagainya merugikan bangsa ini sangat besar dan tidak seimbang dengan tingginya pajak dan dana CSR (Corporate Social Responsibility) yang dibayarkan oleh industri otomotif.

Silakan saja Pemerintah keluarkan kebijakan insentif fiskal kepada industri otomotif supaya bisa dengan leluasa memindahkan fasilitas manufakturnya ke Indonesia dan membuat udara kita bertambah beracun tetapi Pemerintah juga harus bertindak adil dengan memberikan insentif yang lebih baik kepada para pengelola atau penyedia angkutan umum supaya masyarakat punya pilihan. Mau menambah kemcetan atau mengurangi kemacetan.

Kedua kalau Pemerintah tidak bisa adil dalam memberikan insentif fiskal, batalkan LCGC atau bunuh saja semua sistem angkutan umum yang ada dan buat produksi LCGC yang seharga motor. Ketiga, rakyat perlu ketegasan Pemimpin Negara ini untuk menghindari kepunahan angkutan umum dan mala petaka transportasi yang lebih mengerikan dalam hitungan 5 – 10 tahun mendatang.

*Agus Pambagio, Pemerhati Kebijakan Publik dan Perlindungan Konsumen


Foto Syurnya beredar, Polwan Cantik Rani Indah Nugraeni menghilang. Ada Apa? Simak wawancara eksklusif kami dengan Briptu Rani di "Reportase Malam" Pkl 0.30 WIB hanya di TransTV

(nrl/nrl)

Tuesday, June 11, 2013

ROUND TABLE DPP ORGANDA & UNIVERSITAS UDAYANA

 


 






 World’s Most Spectacular Roads to Drive On


Going for a road trip is an excellent way to enjoy vacations. There are many roads that can provide one with an opportunity to see natures very best, undiluted landscape while enjoying the pleasure of driving along. Given below are few of the world’s best roads to drive that could give one a life time full of memory.

1) North Yungas Road – Bolivia – Road of Death

The North Yungas Road is also called El Camino de la Muerte which is the Spanish for “Road of Death”. It is a forty three mile road that leads to La Paz to Coroico situated 35 miles northeast of La Paz in Bolivia. Though the road is breathtaking when seen in a picture, it can be a little scary and takes extreme caution to drive through the road.
North-Yungas-Road-Bolivia-Road-of-Death

2) Atlantic Road – Norway

This is a five mile long stretch of road connecting Molde and Kristiansund in Norway. This road was voted as Norwegian construction of the century because it rides above some rough and uneven surfaces. The road itself rises and falls at many places like a sea at the time of rough tide.
Atlantic-Road-Norway

3) Blue Ridge – USA

This Blue Ridge Parkway located in North Carolina one of the most serene roads in the world. It is 496 mile long stretch of road specially designed so that travelers experience the magical panoramic view of undiluted nature.

Blue-Ridge-USA

4) Columbia George Highway 30 – USA

The Columbia George Highway 30 is described by many as the ultimate drive for those who enjoy the scenic pleasure in North America. Traveling through the road might seem like passing through a fairly land and could invoke memories of the silver screen to life.
Columbia-George-Highway-30-USA

5) Guoliang Tunnel – China

Like the North Yungas in Bolivia, the Guoliang Tunnel is also situated high up in the Taihang Mountains in China. The tunnel passes through the side of an almost vertical section of a mountain with many holes that looks likes windows. Traveling this road is extremely thrilling because of the seemingly bottomless cliff right next to it.
Guoliang-Tunnel-China

6) Amalfi Coast Road – Italy

This road running though the cost of Amalfi in Italy is one of the most romantic roads in the world. The captivating view from the road is so beautiful that the road has now become a famous tourist attraction. The road is draped with tiny Italian villages near the coast.
Amalfi-Coast-Road-Italy

7) Three Capes Route – USA

The three capes route is located on the coast of Oregon and eventually runs into the Cape Kiwanda drive. The proximity to beautiful blue sea on one side, and lush green forest on the other makes this road unparalleled experience that needs to be felt to understand.
Three-Capes-Route-USA

8) Transfagarasan Road – Romania

This road in Romania connects the Moldoveanu and Negoiu, two of the tallest mountains in Romania located in the Carpathian Mountains. The road runs North-South through the mountain range that is clad in rich green natural beauty. The height of the road makes one feels as though it leads to the heaven.
Transfagarasan-Road-Romania

9) Red Rock Scenic Road – USA

The Red Rock Scenic Road provides a splendid view of the sun baked nature of Arizona in all its glory. The road passes through Montezuma Castle National Monument, Coconino National Forest and the Red Rock Country.
Red-Rock-Scenic-Road-USA

10) Seward Highway – Alaska

The Seward Highway is a 127 mile long road that connects Seward and Anchorage located in Alaska. The road offers a brilliant view of the unique topography of the region that is located away from the US mainland.
Seward-Highway-Alaska


Tuesday, May 21, 2013

 World  And the World’s Most Educated Country Is…


Graduation Cap and Diploma








With spiking tuition costs, insurmountable loan balances, and the unemployment rate for recent college graduates hovering around 53%, it’s clear that a college education hasn’t gotten the best rap lately. Despite the ongoing financial woes across the globe, though, many think that college is still worth the investment. A new study shows that we’ve continued to flock to institutions of higher learning, enrolling at record rates over the past few years. Not surprisingly, the percentage of adults with degrees soared highest in developed nations, reaching 30% in 2010. But which of these nations can boast the status of most educated?
Based on a study conducted by the Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), 24/7 Wall St. compiled a list of the 10 countries with the highest proportion of college-educated adult residents. Topping the charts is Canada — the only nation in the world where more than half its residents can proudly hang college degrees up on their walls. In 2010, 51% of the population had completed a tertiary education, which takes into account both undergraduate and graduate degrees. Canada commanded the top spot in the last study in 2000, but even still has shown serious improvement. A decade ago, only 40% of the nation’s population had a college degree.
Snagging the number two most-educated spot was Israel, which trailed Canada by 5%. Japan, the U.S., New Zealand and South Korea all ranked with more than 40% of citizens having a higher-education degree. The top 10 most-educated countries are:





1. Canada
2. Israel
3. Japan
4. United States
5. New Zealand
6. South Korea
7. United Kingdom
8. Finland
9. Australia
10. Ireland

Thursday, May 16, 2013

Rabu, 15 Mei 2013 | 11:08 WIB

BANAR FIL ARDHI Wakil Menteri Keuangan Mahendra Siregar.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pembengkakan anggaran subsidi bahan bakar minyak berikut kompensasi kebijakan kenaikan harga BBM tahun ini memerlukan tambahan utang Rp 50 triliun - Rp 60 triliun. Dengan demikian, total utang pemerintah mencapai Rp 213 triliun. 

”Harus disadari dan dipahami bahwa selama ini subsidi bahan bakar minyak (BBM) dibiayai utang. Apakah betul kita membebani utang untuk saat ini dan masa depan untuk suatu pengeluaran yang pada hakikatnya adalah persoalan tersendiri,” kata Wakil Menteri Keuangan II Mahendra Siregar menjawab pertanyaan wartawan di Jakarta, Selasa (14/5/2013). 

Penarikan utang oleh pemerintah, Mahendra mengingatkan, selain menimbulkan kewajiban pembayaran pokok berikut bunga, memiliki ambang batas. Utang yang terlalu banyak menyebabkan bunga dipatok tinggi karena kreditor menganggap pemerintah kurang disiplin mengendalikan anggaran negara. 

Rencana pemerintah menaikkan harga solar menjadi Rp 5.500 per liter dan harga Premium menjadi Rp 6.500 per liter tidak cukup menghemat anggaran. Sifatnya hanya mengerem pembengkakan subsidi BBM.
Jika harga solar ataupun Premium tetap Rp 4.500 per liter, sedangkan harga keekonomiannya adalah Rp 10.000 per liter, maka subsidi BBM akan menggelembung menjadi Rp 297,7 triliun atau melonjak 54 persen dari pagu awal Rp 193,8 triliun. 

Implikasinya, defisit anggaran akan melebar, dari target semula Rp 153,3 triliun atau 1,65 persen dari produk domestik bruto (PDB) menjadi Rp 353,6 triliun atau 3,83 persen dari PDB. Sementara ambang batas maksimal adalah 3 persen. 

Mahendra optimistis, kebijakan kenaikan harga BBM bersubsidi antara lain akan menguatkan nilai tukar rupiah. Saat ini nilai tukar rupiah melemah. Rata-rata Rp 9.600-Rp 9.700 per dollar AS. Padahal asumsi nilai tukar rupiah terhadap dollar AS pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2013 adalah Rp 9.300. 

Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa menyatakan, kebijakan kenaikan harga BBM bersubsidi akan menimbulkan tambahan inflasi 1,5-1,6 persen. Dengan demikian, asumsi inflasi yang awalnya ditargetkan 4,9 persen akan direvisi menjadi 6,9-7,2 persen.
Antisipasi pemerintah untuk mengendalikan inflasi, kata Hatta, pertama-tama lewat pengendalian inflasi pada bahan pangan. Apalagi pada Juli-Agustus bertepatan dengan bulan puasa dan Lebaran sehingga inflasi akibat harga pangan pasti melonjak. 

Pemerintah, ujar Hatta, akan mengintervensi pasar untuk daging sapi. Harga beras bisa dijamin mengingat stok beras Bulog adalah 2,69 juta ton.
”Cabe kadang-kadang menjelang Lebaran dan puasa naik, tapi yang lain harus kita stabilkan terutama ayam, telur, daging, dan beras. Tujuannya agar nanti pada saat dilakukan penyesuaian harga BBM, inflasi tambahannya 1,5-1,6 persen,” kata Hatta.
Pemerintah, menurut Hatta, juga akan mengoreksi pertumbuhan ekonomi dari target awal 6,8 persen menjadi 6,2-6,4 persen. Sementara defisit dipatok di bawah 2,5 persen dari PDB. 

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Selasa (14/5), saat membuka rapat kabinet terbatas di Kantor Presiden, menekankan pentingnya APBN-P 2013, guna mengatasi masalah perekonomian saat ini. Keberadaan APBN-P 2013 juga penting bagi pencapaian target-target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2014. 

”APBN Perubahan (2013) sangat penting karena akan mengatasi permasalahan ekonomi tahun ini, dan sekaligus upaya untuk menjaga pertumbuhan, mengendalikan inflasi, menciptakan lapangan kerja, dan mengurangi kemiskinan. Namun, tahun 2014 adalah tahun terakhir masa bakti pemerintahan ini. Mari pastikan sasaran RPJMN lima tahunan akan diprioritaskan pencapaiannya melalui RKP (Rencana Kerja Pemerintah) 2014,” kata Presiden. (WHY/LAS/FAJ)
 
Sumber :
Kompas Cetak
Editor :
Erlangga Djumena
Penulis : Sandro Gatra | Rabu, 15 Mei 2013 | 12:25 WIB
 
Ketika Jero Wacik Banggakan Dirinya ...KOMPAS/HERU SRI KUMOROMenteri Energi dan Sumber Daya Mineral Jero Wacik
JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri ESDM Jero Wacik membanggakan diri pada acara Konvensi dan Pameran Indonesia Petroleum Association (IPA) ke-37 di Jakarta Convention Center, Jakarta, Rabu (15/5/2013).
Ketika itu, Jero "curhat" perihal keputusan Mahkamah Konstitusi yang membubarkan Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas) pada 13 November 2012. Acara IPA tersebut dihadiri Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden IPA Lukman Mahfoedz, dan para peserta IPA dari dalam ataupun luar negeri.
Jero mengatakan, pembubaran BP Migas merupakan tantangan paling berat baginya selama menjadi Menteri ESDM. Apalagi, kata dia, peristiwa itu terjadi ketika dirinya baru menjabat menteri.
Pasca-keputusan MK, kata Jero, para pelaku industri migas bertanya-tanya bagaimana kelanjutan industri migas Indonesia setelah BP Migas dibubarkan. Padahal, nilai investasi di industri migas mencapai miliaran dollar AS. Ribuan karyawan BP Migas juga ikut resah mempertanyakan nasib mereka.
"Banyak yang katakan untunglah Menteri ESDM-nya Jero Wacik yang sangat cepat bekerja dan berani mati untuk negaranya. Kata mereka, Pak (Presiden)," kata Jero disambut tawa para hadirin.
Jero kembali bercerita, ketika itu, ia dan para menteri terkait lain sampai begadang di kantornya membicarakan tindak lanjut dari pembubaran BP Migas. Politisi Partai Demokrat itu lalu membanggakan Presiden. Kerja keras para menteri saat itu, kata dia, akan sia-sia jika Presiden tidak memutuskan.
"Kalau menterinya energik, tapi Presiden tidak mau memutuskan, enggak jadi juga. Untung kita punya Presiden begini. Kenapa Presiden cepat memutuskan? Karena Presidennya bekas Menteri ESDM. Beliau mengerti satu menit saja berhenti, bisa kacau," kata Jero.
Seperti diketahui, pasca-keputusan MK, pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2012 yang mengalihkan fungsi dan tugas BP Migas ke Kementerian ESDM. Melalui perpres itu, dibentuk Satuan Kerja Sementara Pelaksana Usaha Hulu Migas (SKK Migas). "Sejak hari itu terjadi titik balik, semangat industri migas luar biasa," kata Jero.
Editor :
Hindra

Tuesday, April 30, 2013

  

   Press Conference Ketua Umum
 DPP ORGANDA
Eka Sari Lorena Surbakti MBA, 
30 April 2013


Ketua Umum DPP ORGANDA beserta jajarannya menyikapi rencana kenaikan BBM


Media Elektronic Dalam Acara Press Conference  ORGANDA , 30 April 2013

BBM Naik, Organda Ancam Mogok Nasional

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menyusul rencana pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi menjadi Rp 6.000 per liter, Organisasi Angkutan Darat (Organda) menyatakan siap menaikkan tarif transportasi darat hingga 35 persen. Langkah ini diambil Organda untuk menghindarkan terjadinya pemberhentian massal operasional kendaraan publik.

Eka Sari Lorena, Ketua Umum Organda, mengatakan langkah menaikkan tarif memang merupakan kebijakan yang sangat berat untuk diambil namun pihaknya tidak memiliki pilihan lain.

"Jelas, kenaikan BBM bersubsidi memukul para operator dan pengusaha transportasi darat. Kami sudah menahan biaya operasional yang membengkak akibat kenaikan harga sparepart dan tarif tidak pernah naik sejak 2009," ujar Eka, Selasa (30/4/2013).

Eka menegaskan, Organda menolak kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM subsidi maupun membatasi kuota. Pemberian subsidi BBM untuk angkutan umum sesuai dengan amanat UUD 1945 dan asas keadilan bagi masyarakat.

Pihaknya memperkirakan, kenaikan tarif angkutan umum akan mengurangi jumlah penumpang karena tidak dapat bersaing dengan angkutan pribadi. Namun Organda mengaku tidak memiliki pilihan lain.

Menurut hitungan Organda, kenaikan harga BBM subsidi menjadi Rp 6.000 membuat penambahan biaya operasional kendaraan umum membengkak 30 persen-35 persen. "Jadi opsinya kami harus naikkan tarif atau kami tidak akan bisa beroperasi lagi karena rugi. Bisa terjadi mogok nasional," tambah Eka.

Beberapa pengusaha mungkin masih bisa tetap beroperasi, namun akan mengurangi kualitas pelayanan dan bisa berdampak pada keselamatan.

Namun kapan pihaknya akan akan menaikkan tarif, masih melihat kondisi di lapangan. "Kami lebih setuju opsi dua harga, jadi kita lihat nanti bagaimana keputusan pemerintah. Yang jelas, untuk layanan kelas ekonomi belum akan naik karena maish harus kami kaji lagi dan juga harus izin pemerintah," ujar Eka.

Selain berdampak langsung pada beban operasional, Eka bilang, kenaikan harga BBM subsidi juga akan menimbulkan inflasi. Hal ini meningkatkan tingkat suku bunga BI (BI Rate) dan berdampak pada naiknya harga kendaraan baru dan biaya peremajaan armada hingga 30 persen.

Eka memberikan gambaran, sejak terjadi kelangkaan solar dua bulan belakangan, sekitar 25 persen armada angkutan umum di seluruh Indonesia berhenti operasi.

Monday, April 29, 2013



 Protes Publik Angkutan Jakarta

Bus? Bisa Berabe, Boss….

                Hey, sepeda motor itu tidak aman. Mulai dari selebritis, pekerja kantoran, sampai ustad, sampai meninggal dunia akibat kecelakaan sepeda motor. “Jangan naik motor lah, mengapa kalian tidak naik bus saja,” ujar seorang sahabat saya, pengusaha café di bilangan Kemang, Jakarta Selatan.
                “Bus? Bisa berabe, boss…,” ujar para karyawati café tersebut, sambil tertawa-tawa.
                Hari-hari biasa, sebenarnya beberapa café di Kemang baru tutup ketika jam menunjukkan pukul 22.00. Untuk waktu di wilayah Indonesia Kemang, jujur saja malam belum terlalu tua. Belum larut. Namun masihkah bus atau angkutan umum perkotaan melintas di Kemang pada jam itu? Hahaha, tentu tidak.
                Tidak heran bila para karyawati itu menolak mentah-mentah saran baik sahabat saya itu. Banyak orang baik seperti sahabat saya menyadari angkutan umum lebih aman dari sepeda motor. Namun mereka tidak menyadari bahwa jaringan atau trayek angkutan umum tidak lagi menggurita. Jam operasional angkutan umum juga sangat terbatas.
                Contoh kasus di Kemang ini, merupakan gambaran mengapa angkutan umum perkotaan di Jakarta makin ditinggalkan. Sederhana saja, angkutan umum perkotaan itu tidak mampu menjawab ekspektasi penggunanya.
                Ini belum kita bicara soal keamanan di dalam angkutan umum perkotaan saat larut malam. Tanggungjawab siapa soal keamanan? Menurut anda? Saya hanya ingin mengutip Pasal 5 UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, bahwa pemerintah bertanggung jawab penuh atas penyelenggaran angkutan umum.
                Kembali ke Kemang, keterbatasan angkutan umum perkotaan di kawasan itu sungguh malapetaka bagi bisnis di Kemang itu sendiri. Ketika kemacetan tidak lagi mampu diatasi, bagaimana bisnis dapat bertumbuh? Slot parkir mobil di Kemang, jujur saja makin berkurang. Lantas, bagaimana konsumen dapat hadir?
                Namun sebaliknya, layanan angkutan umum yang melintasi Kemang juga amat buruk. Sungguh, saya terheran-heran, mengapa misalnya tidak ada desain feeder Trans Jakarta dari Blok M menuju Kemang?
Padahal dapat saja, feeder Trans Jakarta itu melintas ulang alik antara Blok M (koridor Blok M-Kota) dengan halte Pejaten Village (koridor Ragunan-Setiabudi). Bila feeder melintas tiap 15 menit, tidakkah siapa pun dapat ke Kemang naik angkutan umum? Sungguh saya tak habis mengerti. 
                 Kemang hanyalah satu contoh. Kini, akibat melemahnya penetrasi angkutan umum perkotaan, masyarakat di Jakarta makin mantap menggunakan kendaraan pribadi. Saya menegaskan, hal itu tidak boleh terjadi. Dengan kecenderungan kota yang makin “membengkak”, jelas kota akan menjadi neraka bagi kita seandainya tiap penduduk menaiki kendaraan pribadi mereka masing-masing.
                Sebab jelas, takkan ada cukup ruang jalan di perkotaan untuk mengakomidir seluruh kendaraan pribadi yang dimiliki oleh penduduk kota. Mau dibangun jalan non tol bertingkat lima pun, menurut anda apakah masih mampu melayani keinginan warga? Lagipula, kota betonkah yang anda ingin tinggali?
                Terlebih kini, begitu mudah pembelian kendaraan pribadi. Kredit kendaraan bermotor juga begitu murah. Lucunya, terkadang lebih mudah membeli sepeda motor dengan fasilitas kredit misalnya daripada pembelian kontan. 
                Sebenarnya tidak masalah bila kendaraan pribadi terus dijual. Namun, demi kebaikan kita semua, cobalah untuk diselaraskan dengan penggunaan lahan. Aturlah penggunaan kendaraan pribadi sesuai dengan lahan yang tersedia. 
                Sebab faktanya, justru insentif bagi angkutan umum perkotaan nyaris tidak ada. Diperburuk dengan harga bahan bakar bermotor yang sangat murah sehingga sulit bersaing dengan sepeda motor. Dengan harga premium bersubsidi Rp 4.500 per liter, coba anda bayangkan bagaimana menetapkan tarif angkutan umum perkotaan?
                Dengan harga premium “hanya” Rp 4.500, tanpa disadari juga menyebabkan sangat sedikit infrastruktur dibangun untuk warga Jakarta. Korelasinya, sangatlah jelas. Anda seharusnya paham bahwa dana subsidi merampas dana yang seharusnya dapat untuk membangun terminal hingga merevitalisasi angkutan umum.   
                Bila dana subsidi sebesar Rp 200-an triliun per tahun itu dihemat, Jakarta dapat membangun halte Trans Jakarta dengan AC—sehingga warga tertarik naik Trans Jakarta. Atau, menambah pendingin ruangan pada tiap mikrolet yang beroperasi. 
                Dengan kemacetan parah, saya harap akhirnya anda mampu merenungkan, lebih baik memperjuangkan mobilitas penduduk kota, atau mobilitas kendaraan saja. Anda harus renungkan hal itu, jangan sekedar menelan bulat-bulat kata-kata saya, supaya lebih banyak orang memikirkan masa depan angkutan umum perkotaan, demi masa depan kita semua.
Saya juga ingin lebih banyak pejuang-pejuang muda yang tampil untuk memikirkan masa depan angkutan umum di Jakarta. Tentu, kita semua tidak senang terjebak kemacetan selama berjam-jam di Jakarta bukan? Pikirkanlah betapa anda kehilangan waktu berhargamu.
                Namun bolehlah anda menelan kata-kata saya bahwa: tanpa keberpihakan terhadap angkutan umum perkotaan, juga angkutan umum barang, bermimpilah kita untuk menjadi negara terkuat nomor 7 pada tahun 2025.
                                 

Eka Sari Lorena
Ketua Umum Organda