SEMARANG, suaramerdeka.com - Kemacetan kendaraan di
sejumlah ruas jalan penting di Kota Semarang menunjukkan bahwa urusan
transportasi belum menjadi prioritas Pemkot. Pembangunan tol dan
jalan-jalan baru yang selama ini digiatkan, bukanlah menjadi solusi.
Hal
itu disampaikan Agung Budi Margono, Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota saat
diskusi AJI Kota Semarang dengan Undip di Gedung ICT (Information, Communication and Technology Centre), Kamis (20/12). Diskusi mengangkat tema ''Transportasi'' ini dimoderatori Pratono, dari Divisi Program AJI Semarang.
Agung
menilai, persoalan transportasi tidak bisa diatasi dalam sekup lokal.
Pertumbuhan kendaraan pribadi yang tidak terkendali akibat pembiaran
tanpa kontrol. "Sungguh ironis, karena volume kendaraan pribadi ini
bukannya berkurang justru terus bertambah. Anehnya lagi, kenapa
pemilikan kendaraan pribadi ini terkesan dipermudah," katanya.
Ketua
LP2K Ngargono mengungkapkan, kondisi angkot (angkutan kota) juga perlu
ditinjau. Pasalnya, dari hasil survei LP2K bahwa 50 persen angkot di
Kota Semarang sudah tidak laik jalan. Karena itu, ia mengimbau agar
Pemkot melakukan investigatif terhadap angkot yang beroperasional
tersebut.
Menurutnya, persoalan moda transportasi massal juga
perlu dipandang dari sisi kenyamanan dan keamanan. Sesuai UU kesehatan,
angkutan publik merupakan satu dari tujuh tempat yang terbebas dari asap
rokok.
Adapun terkait tarif, dia menyebutkan, angkutan kota
cenderung melakukan pelanggaran. Tidak ada batas tarif maksimal,
lanjutnya, membuat konsumen dirugikan. Sementara itu, Rektor Undip Prof
Sudharto mengungkapkan, perlu upaya-upaya kreatif untuk mengatasi
persoalan transportasi.
"Kita semestinya bisa belajar dari Bangkok, mampu menyedot 35 persen
pengguna kendaraan pribadi beralih menggunakan transportasi massal,
sedangkan Indonesia khususnya Jakarta, bus trans hanya mampu menyedot
dua persen dari pengguna kendaraan pribadi," ungkapnya.(
Hartatik / CN26 / JBSM ) (sumber: suaramerdeka.com).
No comments:
Post a Comment