World  And the World’s Most Educated Country Is…

With spiking tuition costs, insurmountable loan balances, and the unemployment rate for recent college graduates hovering around 53%, it’s clear that a college education hasn’t gotten the best rap lately. Despite the ongoing financial woes across the globe, though, many think that college is still worth the investment. A new study shows that we’ve continued to flock to institutions of higher learning, enrolling at record rates over the past few years. Not surprisingly, the percentage of adults with degrees soared highest in developed nations, reaching 30% in 2010. But which of these nations can boast the status of most educated?

(MORE: Where Are America’s Most Well-Read Cities?)

Based on a study conducted by the Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), 24/7 Wall St. compiled a list of the 10 countries with the highest proportion of college-educated adult residents. Topping the charts is Canada — the only nation in the world where more than half its residents can proudly hang college degrees up on their walls. In 2010, 51% of the population had completed a tertiary education, which takes into account both undergraduate and graduate degrees. Canada commanded the top spot in the last study in 2000, but even still has shown serious improvement. A decade ago, only 40% of the nation’s population had a college degree.

Snagging the number two most-educated spot was Israel, which trailed Canada by 5%. Japan, the U.S., New Zealand and South Korea all ranked with more than 40% of citizens having a higher-education degree. The top 10 most-educated countries are:

1. Canada
2. Israel
3. Japan
4. United States
5. New Zealand
6. South Korea
7. United Kingdom
8. Finland
9. Australia
10. Ireland

Biayai Subsidi BBM, Pemerintah Tambah Utang Rp 60 Triliun

Rabu, 15 Mei 2013 | 11:08 WIB

BANAR FIL ARDHI Wakil Menteri Keuangan Mahendra Siregar.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pembengkakan anggaran subsidi bahan bakar minyak berikut kompensasi kebijakan kenaikan harga BBM tahun ini memerlukan tambahan utang Rp 50 triliun - Rp 60 triliun. Dengan demikian, total utang pemerintah mencapai Rp 213 triliun. 

”Harus disadari dan dipahami bahwa selama ini subsidi bahan bakar minyak (BBM) dibiayai utang. Apakah betul kita membebani utang untuk saat ini dan masa depan untuk suatu pengeluaran yang pada hakikatnya adalah persoalan tersendiri,” kata Wakil Menteri Keuangan II Mahendra Siregar menjawab pertanyaan wartawan di Jakarta, Selasa (14/5/2013). 

Penarikan utang oleh pemerintah, Mahendra mengingatkan, selain menimbulkan kewajiban pembayaran pokok berikut bunga, memiliki ambang batas. Utang yang terlalu banyak menyebabkan bunga dipatok tinggi karena kreditor menganggap pemerintah kurang disiplin mengendalikan anggaran negara. 

Rencana pemerintah menaikkan harga solar menjadi Rp 5.500 per liter dan harga Premium menjadi Rp 6.500 per liter tidak cukup menghemat anggaran. Sifatnya hanya mengerem pembengkakan subsidi BBM.

Jika harga solar ataupun Premium tetap Rp 4.500 per liter, sedangkan harga keekonomiannya adalah Rp 10.000 per liter, maka subsidi BBM akan menggelembung menjadi Rp 297,7 triliun atau melonjak 54 persen dari pagu awal Rp 193,8 triliun. 

Implikasinya, defisit anggaran akan melebar, dari target semula Rp 153,3 triliun atau 1,65 persen dari produk domestik bruto (PDB) menjadi Rp 353,6 triliun atau 3,83 persen dari PDB. Sementara ambang batas maksimal adalah 3 persen. 

Mahendra optimistis, kebijakan kenaikan harga BBM bersubsidi antara lain akan menguatkan nilai tukar rupiah. Saat ini nilai tukar rupiah melemah. Rata-rata Rp 9.600-Rp 9.700 per dollar AS. Padahal asumsi nilai tukar rupiah terhadap dollar AS pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2013 adalah Rp 9.300. 

Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa menyatakan, kebijakan kenaikan harga BBM bersubsidi akan menimbulkan tambahan inflasi 1,5-1,6 persen. Dengan demikian, asumsi inflasi yang awalnya ditargetkan 4,9 persen akan direvisi menjadi 6,9-7,2 persen.

Antisipasi pemerintah untuk mengendalikan inflasi, kata Hatta, pertama-tama lewat pengendalian inflasi pada bahan pangan. Apalagi pada Juli-Agustus bertepatan dengan bulan puasa dan Lebaran sehingga inflasi akibat harga pangan pasti melonjak. 

Pemerintah, ujar Hatta, akan mengintervensi pasar untuk daging sapi. Harga beras bisa dijamin mengingat stok beras Bulog adalah 2,69 juta ton.

”Cabe kadang-kadang menjelang Lebaran dan puasa naik, tapi yang lain harus kita stabilkan terutama ayam, telur, daging, dan beras. Tujuannya agar nanti pada saat dilakukan penyesuaian harga BBM, inflasi tambahannya 1,5-1,6 persen,” kata Hatta.

Pemerintah, menurut Hatta, juga akan mengoreksi pertumbuhan ekonomi dari target awal 6,8 persen menjadi 6,2-6,4 persen. Sementara defisit dipatok di bawah 2,5 persen dari PDB. 

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Selasa (14/5), saat membuka rapat kabinet terbatas di Kantor Presiden, menekankan pentingnya APBN-P 2013, guna mengatasi masalah perekonomian saat ini. Keberadaan APBN-P 2013 juga penting bagi pencapaian target-target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2014. 

”APBN Perubahan (2013) sangat penting karena akan mengatasi permasalahan ekonomi tahun ini, dan sekaligus upaya untuk menjaga pertumbuhan, mengendalikan inflasi, menciptakan lapangan kerja, dan mengurangi kemiskinan. Namun, tahun 2014 adalah tahun terakhir masa bakti pemerintahan ini. Mari pastikan sasaran RPJMN lima tahunan akan diprioritaskan pencapaiannya melalui RKP (Rencana Kerja Pemerintah) 2014,” kata Presiden. (WHY/LAS/FAJ)

 

Sumber :

Kompas Cetak

Editor :

Erlangga Djumena

Ketika Jero Wacik Banggakan Dirinya ...

Penulis : Sandro Gatra | Rabu, 15 Mei 2013 | 12:25 WIB

 

KOMPAS/HERU SRI KUMOROMenteri Energi dan Sumber Daya Mineral Jero Wacik

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri ESDM Jero Wacik membanggakan diri pada acara Konvensi dan Pameran Indonesia Petroleum Association (IPA) ke-37 di Jakarta Convention Center, Jakarta, Rabu (15/5/2013).
Ketika itu, Jero "curhat" perihal keputusan Mahkamah Konstitusi yang membubarkan Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas) pada 13 November 2012. Acara IPA tersebut dihadiri Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden IPA Lukman Mahfoedz, dan para peserta IPA dari dalam ataupun luar negeri.
Jero mengatakan, pembubaran BP Migas merupakan tantangan paling berat baginya selama menjadi Menteri ESDM. Apalagi, kata dia, peristiwa itu terjadi ketika dirinya baru menjabat menteri.
Pasca-keputusan MK, kata Jero, para pelaku industri migas bertanya-tanya bagaimana kelanjutan industri migas Indonesia setelah BP Migas dibubarkan. Padahal, nilai investasi di industri migas mencapai miliaran dollar AS. Ribuan karyawan BP Migas juga ikut resah mempertanyakan nasib mereka.
"Banyak yang katakan untunglah Menteri ESDM-nya Jero Wacik yang sangat cepat bekerja dan berani mati untuk negaranya. Kata mereka, Pak (Presiden)," kata Jero disambut tawa para hadirin.
Jero kembali bercerita, ketika itu, ia dan para menteri terkait lain sampai begadang di kantornya membicarakan tindak lanjut dari pembubaran BP Migas. Politisi Partai Demokrat itu lalu membanggakan Presiden. Kerja keras para menteri saat itu, kata dia, akan sia-sia jika Presiden tidak memutuskan.
"Kalau menterinya energik, tapi Presiden tidak mau memutuskan, enggak jadi juga. Untung kita punya Presiden begini. Kenapa Presiden cepat memutuskan? Karena Presidennya bekas Menteri ESDM. Beliau mengerti satu menit saja berhenti, bisa kacau," kata Jero.
Seperti diketahui, pasca-keputusan MK, pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2012 yang mengalihkan fungsi dan tugas BP Migas ke Kementerian ESDM. Melalui perpres itu, dibentuk Satuan Kerja Sementara Pelaksana Usaha Hulu Migas (SKK Migas). "Sejak hari itu terjadi titik balik, semangat industri migas luar biasa," kata Jero.

Editor :

Hindra